11/27/2022
Post Visitors:54
Tim Tata Batas Pemprov Kalteng bertemu dengan Tim Tata Batas Pemprov Kaltim.

FBN – Muara Teweh || Sejak tahun 2001, Aktivitas PT. BEK di perbatasan
Kabupaten Barito Utara (Barut) dan Kutai Barat (Kubar), tentu saja menjadi sumber pendapatan daerah yang bisa ditarik dari sektor pertambangan tersebut, memicu kembali permasalahan kejelasan wilayah operasional tambang tersebut yang diklaim masuk di wilayah dua Provinsi, yaitu Kalteng dan Kaltim.

Guna menyelesaikan masalah batas tersebut, Biro Tata Pemerintahan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menurunkan Tim Tata Batas kelapangan guna bertemu dengan mitranya dari Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim).

Sekda Barito Utara Ir. H. Jainal Abidin melalui Kepala Bagian (Kabag) Tata Pemerintahan Setda Barito Utara Ade Suherman didampingi Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Feri Edi Purwanto, Selasa (1/12/2020) mengatakan, pertemuan Kepala Biro Tata Pemerintahan Provinsi Kalteng Ahmad Husein dan Kaltim juga didampingi Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kabupaten Barito Utara dan Kutai Barat serta anggota tim digelar 17 November 2020 di Camp PT Bharinto Ekatama (BEK).

“Setelah meninjau titik-titik yang menjadi acuan berdasarkan bukti bukti patok batas, tim menunjukkan versi masing-masing. Mengacu pada Kesepakatan tahun 2009 tentang sembilan titik sudah dicabut oleh Gubernur Kalteng,” kata Ade Suherman.

Karena Pemprov Kaltim tetap berpegang pada sembilan titik, maka masalah kembali muncul, padahal itu sangat merugikan Kalteng, karena diperkirakan sekitar 20 ribu-23 ribu hektare areal bakal masuk menjadi wilayah Kaltim.

“Kalteng berpegang pada SK Mendagri tanggal 29 Mei 1989. Sembilan titik yang sudah dicabut, memang jelas tak ada dalam SK Mendagri tersebut,” tutup Ade.

(arif/leny)

%d blogger menyukai ini: