Karyawan Sub Kontraktor PJKA Baturaja Mengeluh, Uang Pelepasan Hak Kerja Belum dibayar

5

FBN – Ogan Komering Ulu || Alham ( 60 Th) Warga kelurahan Suka jadi, tiga gajah, Kec Batura timur Kab Oku Sumsel, mengeluh dan merasa diperbudak atas kelalaian perusahaan karena sudah dilepas bekerja belum dibayar uang pelepasan kerja.

Uang pelepasan tsb wajib dibayar oleh perusahaan tempat bekerja dengan dasar UUD tenaga kerja, keluhan disampaikan Alham kepada FBN pukul 17,00 wib, Sabtu (20/2/2021) di rumah kediamannya kelurahan Sukajadi Tiga Gajah.

Alham mengatakan, enam perusahaan tempat bekerja dengan lain tahun dan lain kontrak sampai kini tidak membayar uang pelepasan kerja minimal satu bulan gaji seperti di atur UUD tenaga kerja RI,

perusahaan itu menurut Alham Yani yayasan wanita kereta api bekerja 10 tahun dari tahun 1920 sampai th 2011 tidak melalui kontrak, koprasi karyawan kereta api bekerja kontrak 2 tahun dari tahun 2011 sampai 2013, pt. Reska Multi Usaha kontrak 3 tahun dengan Jedah kontrak pertahun, PT. pahman Pratama jaya kontrak tahun 2014 sampai 2015 /( 6 bulan) , PT. Dwipina Abadi 6 bulan th 2015, PT. Sinar Jernih Sarana 3 th kontrak dari th 2015 s/2018.

Setelah Alham menemui pihak Dinas tenaga kerja kab Oku, hubungan Industrial, Alham disarankan utk di urus ke Lampung karena kantor perusahaan tsb di Lampung walaupun tempat kerjanya di lokasi PJKA Baturaja Oku dan sekitarnya, tutur Alham.

Kabid Hubungan Industrial Dinas Tenaga Kerja Kab Oku, Ivan Saputra, SH, diruang kerjanya, Selasa, 9/2/2021, menerangkan kepada Alham di dampingi FBN dan LSM Barak, Bahwa seharus enam perusahaan tsb diwajibkan membayar uang pelepasan sebanyak minimal satu bulan gaji karena kontrak mereka ini satu tahun , dua tahun, bahkan ada yang tiga tahun, tetapi menurut Ivan di urus terlebih dahulu ke perusahaanya yg ada di Lampung walau lokasi kerja di Baturaja Oku, ” silahkan urus kelampung mudah mudahan selesai kami medukung”, tegas Ivan sambil membuka lembaran bukti bukti yang di ajukan Alham atas keluhannya atas korban kelalaian perusahaan atas kewajiban perusahaan.

Selanjutnya Ivan menyarankan diurus secara Bipartit terlebih dahulu jikalau tidak selesai “,silahkan diurus ke dinas tenaga kerja di Bandar Lampung” tegas Ivan.

(Edy Faherul Kori)