Kasat Reskrim Polres Karawang Segera Panggil “Masum alias Acum“ Yang Diduga Penyerobotan Tanah Milik Orang Tua Ahli Waris

57

KAB. KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL| Penelusuran Media FBN di dusun segaran Rt/ Rw.07/02 Desa segaran Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang, Adanya Penyerobotan Tanah Hak milik ahliwaris
Dengan adanya imformasi tersebut Media Fokus Berita Nasional Untuk memperluas imformasi dan Investigasi dilapangan pada (21/07/19 ) mencoba menyambangi lokasi lahan tersebut dan ternyata sedang di bangun pagar beton sebagai pembatas tanah,

Media FBN saat konfirmasi para ahli waris , Masan,Masim,Maska,Sanin dan Sa,an mereka sambil menangis menjelaskan kepada Media FBN bahwa lahan milik orang tua nya saat ini di kuasai (di serobot) oleh masum (alias acum) penyerobotan tanah tersebut yang di dukung oleh kades segaran ( Rusli ) beserta aparatnya

Menurut para Ahli Waris kasus ini melalui Kuasanya” Eri LBH LSM Banaspati Karawang sudah di Laporkan ke Kasat Reskrim Harda Polres Karawang, agar menindak lanjuti laporan dari Eri LBH Banaspati pada hari minggu 21 juli 2019 Yang diduga telah terjadi penyerobotan Tanah darat seluas + 256 M2.

Sementara”Eri LBH Banaspati Karawang” Penyerobotan tanah akan merugikan pihak lain. Ini merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga pelakunya dapat ditindak dengan instrumen hukum pidana, Mengambil tanah orang lain biasa juga disebut sebagai tindakan penyerobotan tanah. Ini merupakan bentuk perbuatan mengambil hak orang lain secara melawan hukum. Bentuknya bisa dengan menempati tanah, melakukan pemagaran, mengusir pemilik tanah/ Ahliwaris.

Dalam KUHP tindakan penyerobotan tanah diancam dengan pidana penjara maksimal empat tahun. Hal ini dapat dilihat pada Pasal 385 ayat (1) s.d ayat (6) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi. (1) barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan sesuatu hak tanah, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah, padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain;
Pelaku tindak pidana “Penyerobotan Tanah”Pelakunya bisa dijerat dengan Pasal 385 ayat (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun:
Bagi orang yang member bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan memakai tanah tanpa izin pihak yang berhak/ Ahliwaris atas tanah tersbut, Kepala desa/perangkat desa yang memberikan bantuan dalam penyerobotan tanah ( penduduk tanah orang lain ) dapat dipidana juga,
Eri lebih lanjut, Selain dalam Perpu 51/1960.

Kepala desa bisa juga siancam pidana berdasarkan KUHP,Kepala Desa merupakan orang yang bertugas sebagai penyelenggara pemerintahan desa, Perbuatan penyerobotan tanah/ ikut serta yang dilakukan oleh Kepala desa bisa dijerat dengan Pasal 424 KUHPidana,
dalam hal ini Kasat Reskrim Harda Karawang ?

1.Agar segera melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya pengaduan masyarakat yang didugaan adanya Penyerobotan Tanah
Hak Ahliwaris, agar tanpa tebang pilih bagi para oknum yang terlibat didalamnya yang telah dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum

2.Membentuk tim pencari fakta untuk melakukan penyelidikan sesuai dengan kewenangannya, 3.Menerapkan Hukum sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan dengan tetap konsisten Terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana

4.Segera Memanggil Sdr. Masum (alias acum) dan memeriksa Oknum Kepala Desa Segaran ( Rusli ) serta siapapun yang diduga terlibat di dalamnya, Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” kami berharap agar pihak-pihak yang ber kompeten yang dalam hal ini Kasat Reskrim HardaPolres Karawang agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya

Dan selanjutnya kami akan menyimpan berkas, gambar, rekaman dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan suara gambar maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunanakan media cetak media online media elektronik dan segala jenis saluran yang tersedia.

Disisi lain, hal yang mendapatkan informasi atau salinan data ini kami anggap masih dalam koridor tupoksi dalam melakukan pengamatan dan pemantauan serta fungsi PERS selaku control social masyarakat.

Reporter: Fahmi/Rachmat

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini