Kasus Dugaan Korupsi DD Desa Malangsari Belum Tuntas !! Kali ini Pembangunan JAPAK Desa Malangsari Tidak Sesuai RAB

55

KARAWANG, FOKUS BERITA NASIONAL.COM |Desa Malangsari Kecamatan Pedes Kabupaten Karawang, pada (10/04/19) mulai melakukan Pembangunan Peningkatan Jalan Setapak (JPAK) di beberapa titik, wilayah Desa Malangsari yang bersumber dari Dana Desa tahap kesatu tahun anggaran 2019. Awak Media Fokus Berita Naional.com mencoba konfirmasi para pekerja Pembangunan JAPAK, ini volume tinggi dan lebar berapa”menurut para pekerja” volume tinggi 10 cm volume lebar 1,2 m, namun dari hasil pantauan pembangunan tersebut syarat dengan penyimpangan.

Dimulai dari pengerasan dasar seperti gunung, amparan pelastik hanya dipasang samping kiri dan kanan, Papan begisting di kubur kisaran 4 cm, setelah di lakukan pengecoran hasil ketinggian” samping kiri – kana 6 cm tinggi tengah 5 cm, dan hasilnya rata – rata tingginya 6 cm. Menurut para pekerja, kami hanya sebatas kuli Pa? hanya melaksanakan perintah dari Juru Tulis Saepudin selaku pelaksana peNomormbangunan JAPAK ungkapnya. Sementara Wakil Sanin saat diminta keterangan melalui telepone Selularnya, Pembangunan JAPAK di wilayah Desa Malangsari ada berapa titik dan berapa meter jumlah keseluruhannya, saat di pertanyakan volume tinggi dan lebar ”menurutnya” semua itu yang mengethui Jrt. Pudin ungkapnya”

Dikatakan Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Karawang Pestamin Sinaga, menurutnya Mengacu PP UU No 06 Tahun 2014 Tentang Desa, Karena dalam UU itu mengatur mengenai hak Masyarakat Desa, bahwa Masyarakat Desa berhak mendapatkan Informasi dari Pemerintah Desa serta mengawasi Kegiatan Pembangunan Desa. UU No. 14 tahun 2008 tentang keterbukaan imformasi public” agar mudah di akses oleh semua lapisan masyarakat sebagai sarana untuk memperoleh informasi berdasarkan asas keterbukaan dan tranfaransi serta tanpa ada yang harus di rahasiakan. Akan tetapi semua itu ternyata semua itu hanya sebatas aturan, namun pada pelaksanaannya justru melanggar aturan, tegas Sinaga”.

Seperti yang terjadi di Desa Malangsari Kecamatan Pedes. Hasil investigasi FBN dan fakta dilokasi, pembangunan JAPAK tersebut diduga mengurangi bahan Beton, Modusnya dengan cara menggunakan amparan Lapisan Pondasi Bawah (LPB) yang berbentuk seperti gunung, volume ketinggian samping kiri dan kanan tingginya 6 cm dan tinggi tengah 5 cm. Pembanguan JAPAK harus menggunakan amparan dasar pelastik supaya kwalitas beton tahan lama, yang kami pertanyakan Kepada Kepala Desa Malangsari atau pihak Pelaksana di lapangan, menurut kami menggunakan amparan pelastik hanya samping kiri dan kanan tidak ada artinya, pasalnya semen beton tetap menyerap kebawah, hasilnya nanti tidak akan kuat lama.”lebih lanjutnya.

Yang sangat ironis lagi, Modusnya dengan cara membuat bahan lapisan dasar atau pengeras dasar terbentuk seperti gunung, seperti yang kami sebutkan diatas, Ketebalan beton rata – rata hanya 6 cm, yang seharusnya ketebalan beton 10 cm, artinya Kades Malangsari mengurangi ketebalan beton 4 cm, coba bayangkan berapa yang di curi volume ketebalan beton 4 cm x sekian ratus M. Menurut kami bahan beton sebanyak 6 kubikasi. 6 M3 untuk di ratakan dengan volume keteblan 10 cm x lebar 1,2 m Hasil volume panjang itu 50 M, Seperti hasil temuan di dusun Jayasari menurut keterangan, wakil Sanin, volume panjang 350 M menggunakan bahan beton hanya sebanyak 4 mobil molen x 6 M3/ Kubikasi, jumlah 24 M3/ Kubikasi, bisa menghasilkan JAPAK sepanjang 350 M. Yang seharusnya volume panjang 350 M dengan volume Lebar 1,2 x ketebalan 10 cm Membutuhkan bahan beton sebanyak 42 M3/ Kubikasi.

Sementra Berod Ketua Karang Taruna desa malangsari yang ikut serta dalam mengawasi kegiatan pembangunan JAPAK dari tiga dusun, di antaranya dusun Jayasari. Munjuljaya dan Walungan asin, menghabiskan bahan beton 14 mobil molen dengan kapasitas volume permobil 6 M3 x 14 mobil = 84 M3/ Kubikasi. Lanjut dikatannya, sebanyak 84 M3/ Kubikasi kalau diratakan dengan volume lebar 1,2 x ketebalan 10 cm hasil volume panjang 700 M, menurutnya” pentingnya peran serta elemen masyarakat, seperti mengacu dalam UU No.71 tahun 2000 tentang peranserta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas KKN.

Serta UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Keputusan Mentri Pedayaguna Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang aktif dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN. Permendagri Nomor 20 tahun 2018 bahwa, kewenangan penggunaan Dana Desa (DD) dikerjakan langsung oleh Pemerintah Desa di awasi oleh pendamping Kecamatan
Kepada Dinas, Inspektorat dan BPK. Kami meminta kepada Insprktorat dan BPK Kab. Karawang segera turun ke lokasi Pembangunan JAPAK Desa Malangsari yang diduga tidak sesuai bestek. (Rachmat)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini