Kaum Dibawah Garis Kemiskinan Termarginalisasi Dalam Kerangkeng Non-Decision Making

56

FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Wayne Parsons (2001) menulis dengan mengutip pemikiran pakar, bahwa politik bukan sekadar seperti yang didefinisikan Laswell sebagai persoalan “siapa yang mendapat apa, kapan dan bagaimana dia mendapatkan”, tetapi juga soal siapa yang disingkirkan — kapan dan bagaimana ia disingkirkan (Bachrach dan Baratz, 1962). Non-decision making akan menggunakan konstruksi atau pembatasan pengambilan keputusan agar lebih fokus pada “isu-isu yang aman (safe) dengan cara memanipulasi nilai, mitos, institusi dan prosedur politik komunitas yang dominan (Bachrach dan Baratz, 1963).

Bias terhadap kepentingan tertentu dalam masyarakat mungkin bisa dibiasakan (routinized), dan karenanya sangat menyulitkan tuntutan tertentu untuk masuk ke kotak hitam sistem politik. Kekuasaan tidak sekadar kontrol atas perilaku yang terlihat dan keputusan. Bachrach dan Baratz mengatakan bahwa kekuasaan juga terdiri dari dunia “non-decision”, yang tak dapat diamati:

Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). Dalam Catatannya Senin (22/4/2019). Suatu non-decision, seperti yang kami definisikan, adalah keputusan yang muncul akibat penindasan atau perintangan tantangan yang muncul atau laten terhadap nilai dan kepentingan dari pembuat keputusan. Jelasnya, non-decision making adalah cara agar tuntutan akan perubahan dalam alokasi keuntungan dan privilese dalam komunitas dapat ditekan bahkan sebelum tuntutan itu disuarakan: atau agar tuntutan itu tetap ditutup-tutupi: atau tuntutan dimatikan aksesnya ke arena pembuatan keputusan: atau jika tuntutan itu masih bisa masuk: ia pangkas atau dihancurkan pada fase implementasi keputusan dalam proses kebijakan. (Bachrach dan Baratz, 1970).

Kepentingan dan tuntutan orang-orang miskin, tertindas, tertekan dan marginal seperti petani gurem, nelayan, buruh, sopir, tukang becak, pemulung dan komunitas urban poor lainnya, biasanya ditempatkan dalam posisi non-decision. Mereka adalah orang-orang yang tidak beruntung, tidak punya akses ke pengambil keputusan, meskipun ada aksesnya ditutup atau dibiaskan. Seakan menjadi orang-orang tersisih dan diterlantarkan di negerinya sendiri.

Padahal konstitusi Indonesia, negara harus melayani dan melindung seluruh rakyat, apalagi mereka yang fakir dan miskin. Komunitas petani gurem atau tak berlahan (landless), buruh tani dan penyakap secara struktural terhisap sistem komersialisasi pasar dan kapitalisme serta kebijakan dalam konteks non-decision. Demikian para pemulung dan buruh di sektor persampahan yang dipahami sebagai bagian sektor informal. Keberadaan tak terlindungi secara hukum dan jaminan asuransi. Kehidupannya sangat bergantung dan dihisap oleh bos-bos mereka. Hubungan mereka mendeskripsikan patron-client ties. Mereka yang kecil itu tidak punya kebebasan, termasuk dalam menentukan harga pungutan sampah. Bos dapat menikmati income dan kemewahan beberapa kali lipat ketimbang pemulung. Pemulung dan keluarganya secara terpaksa bertahun-tahun hidup dalam gubuk-gubuk kumuh, bacin dan sangat bau.

Sudah lama saya dan tim advokasi menyuarakan nasib orang-orang fakir miskin, terutama pemulung. Pada tahun 2001 pemerintah daerah dan kota Bekasi akan melakukan resetlement, perbaikan perumahan pemulung di kawasan TPST bantargebang dan TPA Sumurbatu ingga pasca-coblosan Pemilu 2019 ini belum terbukti. Rulling class terlalu sibuk memperebutkan kekuasaan baik eksekutif maupun legislatif. Lebih seru lagi para pembesar itu memanaskan situasi konflik mengenai hasil quick count, exitt poll dan real count, meskipun perhitungan KPU dalam proses dan diumumkan pada 22 Mei 2019. Pada masa-masa kampanye sepanjang 7 bulan tidak ada pihak yang menyuarakan nasib pemulung, apalagi ingin dan bertekad memperbaikinya. Rulling class secara nyata-nyata mengabaikan nasib mereka?!

Negara harus melakukan intervensi, membela yang lemah dan miskin. Katakan, negara harus memikirkan kondisi yang lemah dan miskin terlebih dahulu. Inilah apa yang disebut sosialisme Pancasila dan sistem gotong-royong. Indonesia maju untuk semua lebih dahulu mengentaskan kemiskinan dan kesengsaraan, dan menahan laju pemupukan atau akumulasi kekayaan orang-orang kaya dan rulling class. Atau mendorong orang kaya agar membantu peluang-peluang usaha untuk mengurangi pengangguran dan kemiskinan.

Apa yang sedang terjadi dan menjadi tontonan, maka siapa pun Presiden hasil Pemilu 2019 ini harus memikirkan nasib orang-orang miskin dan termaginalisasi tersebut. Isu dan realitas kemiskinan dan marginalisasi itu harus menjadi agenda utama pembangunan nasional dan daerah. Pembangunan nasional Indonesia harus pro poor dan pro sustainability. Merupakan implementasi Sila ke-5 Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Semestinya distribusi dan alokasi pembangunan semakin merata bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semua itu bertujuan merengkuh seluruh rakyat Indonesia, terutama rakyat yang miskin dan termarginalisasi. Para pemimpin pusat dan daerah juga harus menciptakan lapangan kerja guna kurangi pengangguran, meningkatkan pendapatan (income-generating) guna tingkat daya beli, dan menciptakan peluang-peluang usaha dan dukungan permodalan, teknologi, marketing, informasi. Semuanya perlu kepedulian, empati dan komitmen politik yang besar. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini