12/03/2022
Post Visitors:56

FBN – Sumsel || Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S MM Didampingi Para Pejabat Utama Polda Sumsel Silahturrahmi dengan Ketua Pekerja buruh dan elemen buruh Provinsi Sumatera Selatan Selasa 13/10.2020 di Ruang Rekonfu Lantai III Mapolda Sumatera Selatan.

Kapolda Sumsel Irjen Pol Prof Dr Eko Indra Heri S,MM dalam sambutannya.

“Dengan kegiatan dan pertemuan ini mudah-mudahan menambah silahturahmi dan rasa persaudaraan kita bisa lebih dekat dan bisa bersama-sama membangun Sumatera Selatan ini lebih baik dan kita bersyukur di sela-sela banyaknya kegiatan seperti ini tidak ada kendala dan kita diberikan kesehatan dan perlindungan dari Allah SWT dari pandemi Covid-19 serta Karhutla khususnya Wilayah Provinsi Sumsel,” tuturnya.

Selanjutnya Kapolda Sumsel mengucapkan terimakasih banyak kepada serikat buruh,”Ini masih dapat terbendung saat hari libur atau minggu tenang tidak ada demo dan terkendali,” imbuhnya lagi.

“Kemudian Polri tidak ada maksud sama sekali mencampuri kegiatan unras dari pihak buruh. Namun kita bermaksud bahwa harapan Kami tidak adanya perbuatan anarkis dari setiap tindak unjuk rasa. Dan Polri memang tidak di izinkan untuk mengeluarkan STTP, bukan cuma unras tapi semua yang membuat keramaian, apalagi saat di masa pandemi Covid 19,” tegasnya.

Imbuhnya Kapolda Sumsel
Sementara itu Perwakilan Ketua SP. KEP. KSPSI, Abdulah Anang.
Bahwa SP Kep. Kspsi Bergabung di aliansi kami salah satu korlap.
Adanya intruksi dewan Pimpinan pusat dan menampung aspirasi anggota kami bahwa anggota kami selama ini turun unras tidak ada yang merusak dan diinstruksikan agar tetap memperhatikan Protkes adanya Covid 19 dan permohonannya agar cepat diterima Gubernur dan Ketua DPRD agar aspirasi tersampaikan.

Kemudian, Ketua FSB Sumsel memberikan apresiasi kepada Pimpinan Polri atas kesempatan FSB Sumsel dalam memberikan pemahaman kepada massanya ketika unjuk rasa dan kami tidak akan termakan Hoax, dan pada kesempatannya nanti agar aspirasi kami dapat di terima oleh Gubernur dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan, pungkasnya.

Laporan Sirlani,

%d blogger menyukai ini: