Kejati Diminta Periksa Kajari Karawang, Kasus Dugaan Korupsi Dana Desa Malangsari Tahun 2015-2016 Molor

58

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN KARAWANG – Menindak lanjut berita kasus dugaan Tindak Pidana Korupsi Dana Desa, serta pemalsuan SPJ yang di lakukan oleh Kades Malangsari Kecamatan Pedes, Kabupaten Karawang, Jawa Barat. Sampai hari ini tak kunjung ada kejelasan.

Untuk memalsukan SPJ tersebut, Kades Malangsari diduga menyuruh orang Pegawai Negri Sipil (PNS) Kasipem Kecamatan Pedes (AS) yang sekarang menjabat sebagai Sekretaris Camat (Sekcam) Kecamatan Pedes.

Hasil monitoring BPD di lapangan, faktanya banyak kejanggalan yang tidak sesuai dengan SPJ, seperti Pembanguan Jalan Setapak (JAPAK) yang bersumber dari Dana Desa Tahap 1 Tahun 2016 (yang sudah di SPJ kan).

Pekerjaan tersebut dengan volume Panjang 872 m x Lebar 1,2 m x tinggi 10 Cm. Dengan besaran anggara Rp. 165.120.350,00,- yang berada di lokasi Dusun Balongsari 1 dan Balongsari II, yang baru di laksanakan volume Panjang 308 m x Lebar 1,2 m x tinggi 10 Cm. Kekurangan volume Panjang 564 m (belum di kerjakan).

Serta Pembangunan Jalan Setapak (JAPAK) Dusun Munjuljaya Dana Desa Tahap II tahun 2016 (sudah di SPJ kan) volume Panjang 215,4 m x Lebar 1,2 x Tinggi 10 Cm besar anggaran Rp. 40.787.756.00,- (belum di kerjakan).

Dana Desa Tahun 2015 – 2016 yang diperuntukan untuk Paud, Dana Pelatihan Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD), Dana Bumdes, Dana Pengadaan Meubeler dan ATK, Dana Pembelian Peralatan KB, Dana Pembelian Inpocus, Dana Biaya Mussdus dan Musdes.

Pada bulan Desember 2016 silam oleh BPD di laporkan ke Kasat Reskrim Polres Karawang, dan baru di tetapkan sebagai tersangka oleh Kasat Reskrim Tipikor Polres Karawang pada bulan Desember 2018. Kini berkasnya sudah di limpahkan ke Kajaksaan Negeri Karawang, namun sampai saat ini, tidak lagi ada kabar beritanya dan terkesan seperti di peti eskan.

Sementara menurut Fery Kurnia saat di Konfirmasi awak media Fokus Berita Nasional.com. Kamis (14/3/2019). Terkait kasus dugaan Korupsi Dana Desa, Kades Malangsari, Kecamatan Pedes (K) oleh Kasat Reskrim Tipikor Polres Karawang sudah menjadi setatus tersangka, dan berkasnya sudah dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Karawang.

Menurut Ferry Kurnia, ketika seorang tersangka dengan cukup alat bukti, dan surat pernyataan bahwa dirinya telah mengakui kesalahan yang ia lakukan, tetapi waktu dipersidangan sitersangka mengingkarinya, kata Feri, itu bisa bebas, karena ada hak ingkar yang diatur dalam Undang-Undang.

Dilain waktu awak media menyambangi kembali Kantor Kajari Karawang belum lama ini, Hal ini membuat kami ingin mendapatkan kejelasan lebih lanjut terkait Pernyataan Ferry Kurnia Selaku Kasubsi Pidsus Kejari Karawang, Beberapa kali menyambangi Kantor Kajari, selalu Enggan menemui kami, dengan alasan Kajari sedang tidak enak badan, juga Kasie-Kasie lainya sedang Repot , itu alasan yang di sampaikan kepada kami melalui Security.

Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi, untuk tim Pengawasan Dana Desa. Anwar mengatakan, pihaknya sudah bekerja sama dengan beberapa Lembaga Hukum, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Insfektorat, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian dan Kejaksaan, untuk Pengawasan Dana Desa.

Menurut Anwar, selain Lembaga Pemerintah, Media dan Lembaga Swadaya Masyarakat pun diminta terus mengawasi penggunaan Dana Desa. apabila ditemukan ada kecurangan dan penyelewengan dalam penggunaan Dana Desa, laporkan ke intansi terkait.

Mengacu dalam UU No.71 tahun 2000 tentang peranserta masyarakat dalam mewujudkan penyelenggara pemerintah yang baik dan bebas KKN.” tersangka bisa dijerat pasal 2 dan atau pasal 3 dan atau pasal 9 Pasal 12 huruf e UU No.20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang pedoman umum penanganan pengaduan masyarakat. Bahwa pengaduan masyarakat merupakan salah satu bentuk partisipasi pengawasan masyarakat yang aktif, dalam rangka ikut serta mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas KKN.

Dalam hal Penyikapan kasus Tindak Pidana Korupsi, seolah-olah tidak berarti, Institusi Kejaksaan Negeri Karawang Menutup mata dan Telinganya, sang Koruptor untuk Bergentayangan.

Harapan masyarakat Kepada Kajati, segera memanggil Kajari Karawang, Jawa – Barat. Untuk segera melakukan penahanan kepada oknum Kades Malangsari, demi penegakan Hukum, sesuai dengan ketentuan dan perataturan perundang-undangan. Dengan tetap konsisten Terhadap setiap orang yang diduga melakukan Tindak Pidana Korupsi serta azas praduga tak bersalah.

Dengan tetap mengacu pada “azas praduga tak bersalah” kami berharap agar pihak-pihak yang ber kompeten dalam hal ini Kasi Pidsus Kajari Karawang “agar segera melakukan tindakan Hukum sesuai dengan kewenangannya”. (Rachmat )

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini