02/02/2023
Beranda » Keluhkan Pelayanan RSUD, Ketua L-KPK Kab. Karawang Pinta Bupati Lakukan Sidak dan Berikan Sangsi Yang Tegas

KABUPATEN KARAWANG | Pasien BPJS Kesehatan UR (22) yang menjalani rawat inap di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Karawang, di Ruang Cilamaya Baru, kecewa terhadap pelayanan RS yang harus di bebankan untuk menebus Obat di apotik luaran.

Pasalnya bukan hanya sekali, sudah beberapa kalih keluarga pasien mencari keliling apotik untuk mendapatkan obat yang diberikan resep nya oleh pihak RSUD.

Mendapatkan informasi kekecewaan dari pihak keluarga pasien, Humas RSUD Kabupaten Karawang mengundang keluarga pasien untuk melakukan mediasi dengan pihak RSUD. Selasa (11/08/2020).

Hadir diantaranya dari pihak RSUD Kabupaten Karawang Kurniati selaku Kepala Bidang Penunjang (Kabid), Fitri Kepala Ruang Cilamaya, Widia Kepala Instalasi Farmasi, Ruhimin Humas RSUD, dari pihak keluarga Anwar Sholeh selaku suami beserta Ketua L-KPK Kabupaten Karawang yang mendampingi keluarga pasien.

Dalam ruang mediasi tersebut di tuangkan oleh Anwar Soleh pelayanan RS yang menurutnya aneh, dengan memberikan resep obat dan sejenisnya harus pergi keliling apotik untuk mendapatkannya.

“Mungkin dari sekian RS yang pernah saya kunjungi, hanya RSUD Kabupaten Karawang yang menyuruh keluarga pasien beli obat sendiri, dan itu tidak mudah mendapatkannya harus keliling apotik mencarinya.”Terangnya Anwar Soleh.

Dirinya mempertanyakan apakah memang seperti itu SOP yang ada di RSUD Kabupaten Karawang, menurutnya itu tidak bisa di bayangkan bila hal itu terjadi kepada keluarga pasien yang memang tidak mampu, bukan hanya itu jika pasien membutuhkan darah maka keluarga pasien juga yang harus mengambilnya, lalu pelayanan RS di manakah jika hal seperti itu tetap Keluarga pasien yang di suruh.Tanyanya dalam keluhan terhadap pelayanan yang ada di RSUD.

Menanggapi hal itu, pihak RSUD yang diwakili oleh Kurniati selaku Kabid Penunjang mengatakan, atas adanya informasi seperti ini maka pihaknya berjanji akan lebih memperbaikinya dan untuk obat obatan yang beli di luar sana maka akan di klaim atau di ganti oleh pihak RS.

“Saya meminta maaf atas ketidak nyamanan pelayanan yang ada di RSUD, apa lagi sampai membeli obat di apotik luar itu memang tidak di benarkan dalam aturan, semua pelayanan sudah di tanggung oleh BPJS Kesehatan maka dari itu pihak RS akan menggantinya untuk obat yang telah di beli di luar.”Ucapnya.

Dirinya menjelaskan memang ada obat yang stoknya kosong, seperti yang di butuhkan pasien saat ini , karena pihak RS sudah mencoba mengordernya namun tetap belum mendapatkan pengiriman, maka atas kejadian ini kami selalu pihak RS sangat menerima apah yang menjadi Keluhan pasien.

Ditempat yang sam Amin Sinaga selaku ketua L-KPK Kabupaten Karawang juga angkat bicara, dirinya menyesalkan adanya pelayanan RS yang masih bobrok dan itu terjadi di RSUD Kabupaten Karawang.

Pelayanan yang dinilai tidak profesional, sehingga harus membebankan kepada pihak keluarga pasien.

“Dengan adanya kejadian seperti ini sangat di nilai tidak profesional, apa lagi itu terjadi kepada sahabat saya Anwar Soleh yang merupakan ketua L-KPK di Kabupaten Bekasi yang memang istrinya sedang di rawat di RSUD Kabupaten Karawang ini.”Terangnya Amin Sinaga.

Masih kata dia, pelayanan seperti ini tidak boleh terus dibiarkan karena akan merusak citra pelayanan RS di Kabupaten Karawang, maka dari itu Pihak Pihak yang memang berkompeten harus segera lakukan tindakan seperti Dinas Kesehatan Kabupaten Karawang yang harus segera memanggil management pihak RSUD untuk diberikan sanksi.

“Bila perlu Bupati Cellica Nurrachadiana juga harus lakukan sidak ke RSUD Kabupaten Karawang, dengan menindak tegas terhadap pelayanan RS yang dinilai telah membebani keluarga pasien, dan tidak menutup kemungkinan itu juga terjadi dibeberapa pasien lainnya.”Tegasnya.

Maka dari itu, demi menciptakan pelayanan RS yang aman dan nyaman, Pemerintah Kabupaten Karawang harus ikut serta melakukan pengontrolan terhadap RS yang ada di wilayah Kabupaten Karawang khususnya RSUD yang memang di nilai sudah adanya keluhan dari keluarga pasien, dalam hal ini Pemkab atau Dinas Kesehatan diminta untuk tegas dalam melakukan teguran ataupun berikan sanksi yang dinilai sudah keluar dari aturan yang berlaku. pungkasnya.

Reporter : (**Tif)

You cannot copy content of this page

%d blogger menyukai ini: