11/27/2022
Post Visitors:68

FBN – Jambi || Akibat Pembubaran Rakorda Jhon Very sihaloho tgl 20 oktober 2020 di Hotel Holdel Havest, sehingga Kesbangpol provinsi pada tgl 27 oktober 2020 mengundang ketua DPD F SPTI ā€“ K SPSI Natal Parlindungan Hutabarat dan ketua DPC Kota Jambi Ariyanto Harianja, juga Jhon Very sihaloho bersama pengacaranya Joni Rajagukguk.

Pertemuan di adakan di ruang aula kesbangpol yang di hadiri dari asosiasi pengusaha indonesia (aspindo), biro pemerintahan provinsi, dan Kadis Naker Prov. Jambi Bahari Panjaitan.

Kabag, sengketa Kesbangpol Pak Kaban mengatakan, adapun tujuan kami mengundang Pak Natal dengan Pak Arianto juga pak Jhon Veri karena sudah viral di media sosial terjadinya pembubaran Rakorda, sehingga gubernur memerintahkan kami, supaya di adakan negoisasi untuk penyelesaian, sebenarnya yang paling berkompoten dalam hal ini adalah Disnaker karena di

kesbangpol ini adalah Ormas katanya.
Kaban mempersilahkan pertama kepada jhon veri untuk berbicara supaya ada penyelesaian, ia berbicara tentang Administarasi Hukum Umum (AHU) yang di keluarkan kementerian Hukum dan Ham, dan yang terdaftar di Kesbangpol Provinsi Jambi tgl 13 juli 2020.

Kemudian Natal di persilahkan, ia menjelaskan, sejarah dan aturan F SPTI sampai ad/rt bagaimana ketentuan menjadi ketua DPP, DPP , juga DPC, terkait CP Nainggolan, dulu dia (cp nainggolan) pengurus F SPTI di Jakarta, beliau kaderisasi yang di Pecat karena tidak menghargai organisasi, sebenarnya kami tidak mau membuka Aib ini karena kami sudah lama mengikuti orgasisi ini, contoh Juhdy Salis dulu penghianat kami sekarang sudah sadar dan kambali lagi sama kami, sebenarnya kami sudah berencana mengadakan Munas tetapi tertunda karena Covid 19, jadi mengenai Logo dan nama F SPTI, itu Hak kami yang berada di bawah Pimpinan pak Surya Bhakti Batubara Jakarta, jadi jika ada mempermasalahkan logo dan merek laporkan saja kepolisi kata natal.

Kemudian Ariyanto menegaskan, dan mendorong pemerintah supaya menentukan sikap, hal ini jangan di anggap remeh karna kepentingan orang banyak (buruh) ini pak, soalnya di prov. Jambi ada orang yang mengaku ngaku versi Cp nainggolan kaderisasi F SPTI yang di PECAT, perlu saya jelaskan, untuk menjadi ketua DPD dan DPC ada mekanisme organisasi, di mulai dari bawah dulu, saya di percayakan ketua DPC, dulu saya tukang pikul pak! Saya tidak terima karena di jambi ada bapak kami yang mengaku ngaku yang tidak pernah kaderisasi di F SPTI, ini dengan tegas saya tolak keras, soalnya, mereka menumpang kepada kaderisasi yang di Pecat, jadi sampai kapanpun mereka menggunakan logo F SPTI akan kami bubarkan, untuk itu saya katakan dengan tegas. Jangan coba-coba ada dua DPD, di Prov. Jambi, untuk itu karena di kesbangpol mereka terdaftar dan untuk menyelesaikan masalah ini, untuk kebaikan bersama, maka diminta supaya di bekukan dan di bubarkan soalnya merugikan kami, tegasnya.

Kemudian pengacara Jhoni rajagukguk mengatakan, saya adalah pengacara dari organisasi pimpinan jhon Very sihaloho, dan setelah saya mendengar penjelasan dari kedua pihak, maka disini saya tidak memihak atau membela siapapun, hanya saya sarankan tempuh jalur hukum saran jhoni.

Seusai itu KadisNaker Prov, Jambi Bahari Panjaitan mengatakan, acara versi Cp nainggolan inikan sudah tiga kali di bubarkan, semenjak saya menjadi PNS dari dulu berdinas di Disnaker, setau saya ketua DPD F SPTI di Prov, Jambi adalah Doni Pasaribu kemudian beliau mendiang, maka sekarang di gantikan oleh Parlindungan Hutabarat itu data yang ada, jadi saya kaget, keberadaan versi nainggolan ini, soalnya Buruh F SPTI ini adalah tukang pikul, jujur saja orang yang mengaku versi nainggolan ini baru empat bulan saya kenal, tetapi sudah jadi Pimpinan Daerah (PD), mekanisme model apa itu! dan kita telah dengar bersama penjelasan bagaimana mekanisme menjadi ketua DPD dan DPC sesuai ad/rt, dari bawah dulu, kapan si jhon very kader F SPTI ? untuk itu saya meng himbau dalam kondisi covid 19 ini, supaya saling menjaga keamanan dan ketertiban kata kadis.

(Lukman S)

%d blogger menyukai ini: