Ketidak Pastian Penetapan Ketua DPRD Definitif, Menjadi Hambatan Bagi Kinerja Anggota DPRD Kabupaten Buru Secara Kolektif

53

Ket : Ketua Fraksi Gerakan Rakyat Sejahtera dan PKB Pemberikan Keterang Soal Ketidak Pastian Penetapan Ketua DPRD Definitif

KAB. BURU, FBN | Rakyat bukan hanya saja menanti penetapan ketua DPRD Kabupaten Buru namun rakyat juga menanti kerja nyata dari 25 anggota DPRD.

Kami tidak bermaksud mencampuri teman-teman difraksi partai golkar, namun ini menjadi suatu perhatian sesama kami anggota DPRD. “Penetapan Ketua DPRD definitif sangat bergantung pada kerja-kerja DPRD secara kolektif. “Ungkap Ketua Fraksi GRS, M. Rustam Fadly Tukuboya SH Senin (14/10/19).

Oleh karena itu, atas nama fraksi GRS. Rustam berharap kembali, apa yang terjadi dalam internal agar bisa diselesaikan sehingga tidak terpengaruh atau berdampak pada kerja-kerja DPR yang sudah kami gunakan ini.

Sempat beberapa minggu yang lalu kami berkonsultasi dengan pimpinan fraksi dan pimpinan sementara Dali Fahrul Syarifudin “memang sudah diagendakan tanggal 14 minggu ke dua dibulan ini penetapan pimpinan definit sudah selesai, tetapi melihat kondisi dan situasi yang ada, sepertinya belum juga ada tanda-tanda. “Tutur Rustam.

Hal ini serupa disampaikan oleh Ketua Fraksi PKB, Jamaludin Bugis, pihak DPRD melalui Sekertariat Dewan telah menyurati Partai Golkar, PPP dan PKB untuk menyampaikan nama Ketua Dewan yang menjadi jatah Partai Golkar dan dua wakil ketua yang menjadi jatah PPP dan PKB.

Batas waktu pengajuan sampai tanggal 12 Oktober 2019, karena pada tanggal 14 Oktober sudah harus diketuk palu pengesahan pimpinan definitif.

Jamaludin menegaskan, dengan tidak bermaksud mencampuri urusan partai orang lain, seharusnya Pimpinan Sementara memimpin rapat pengesahan ketua dan dua wakil ketua. Kemudian hasil rapat itu disampaikan kepada gubernur untuk disahkan dan selanjutnya dilakukan pelantikan.

“Kalau Ketua DPD II Partai Golkar Buru tidak mau menyampaikan surat pengantar sampai batas waktu yang ditentukan, maka mestinya rapat harus tetap dilaksanakan dengan tetap mengacuh kepada keputusan tertinggi dari tiga partai politik,”tegas Jamaludi.

Reporter : Sofyan.Md

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini