12/03/2022
Post Visitors:57

Ketua Bawaslu Tanah Bumbu, H. Kamiluddin Malewa

FBN – TANAH BUMBU, KALSEL|| Bawaslu dalam tugasnya mengawasi pelaksanaan Kampanye setiap Paslon, sekarang telah memasuki hari ke 16. Petugas Pelaksana Pengawasan Bawaslu selalu hadir setiap hari berkewajiban melaporkan pengawasan secara Online dalam Alat Kerja Pengawasan Form A, pengawasan ini berlangsung dari awal sampai jadwal kampanye berakhir.

Dalam hal melakukan Pengawasan, Bawaslu mempunyai Dua Tugas Pokok : Pertama, Melakukan pencegahan terjadinya pelanggaran dengan cara memberikan himbauan, Kedua, jika himbauan tidak diindahkan maka Bawaslu akan menangani Pelanggaran berdasarkan aturan dalam KPU melalui mekanisme dan Prosedur Penanganan dalam Perbawaslu 8 Th 2020 dan Perbawaslu 4 Th 2020. Karena sekarang masuk masa kampanye maka PKPU yang diterapkan adalah PKPU 11 th 2020 perubahan atas PKPU 4 th 2017bdan PKPU 13 th 2020 perubahan atas PKPU 6 tahun 2020.

Khusus Penanganan Pelanggaran Prokes Covid 19 diatur dalam Pasal 88D PKPU 13 th 2020 dan SE Ketua Bawaslu RI Nomor 577, maksud dalam aturan tersebut menyebutkan bahwa Bawaslu Memberikan Peringatan Tertulis, dalam waktu 1 (satu) jam sejak diterbitkan peringatan tertulis, tidak diindahkan maka Panwascam berdasarkan Surat Mandat Bawaslu Kabupaten melakukan koordinasi dengan Kepolisian dan atau Tim Pokja Covid 19 Untuk menghentikan atau membubarkan kampanye dan atau memberikan sanksi larangan melakukan metode Kampanye yang dilanggar selama 3 (tiga) Hari berdasarkan rekomendasi Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

“Bawaslu menangani pelanggaran tidak berpihak, Bawaslu Netral.
Jika kemudian ada issue yg berhembus Bawaslu tajam sebelah, apabila issue itu terkait pelanggaran, bisa saja sebelah yg dimaksud oleh hembusan issue itu mungkin telah berulang kali nyaris melanggar.” Papar Ketua Bawaslu Tanah Bumbu H. Kamiluddin Malewa di Acara Rapat Koordinasi Sentra Gakkumdu Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu bersama seluruh Kapolsek SeKabupaten Tanah Bumbu dan Seluruh Panwascam, Di Grand Sentral Hotel Batulicin.

Dalam hal menetapkan dugaan pelanggaran menjadi pelanggaran, Bawaslu tidak memutuskan serta merta, prosedur dan mekanismenya diatur dalam Perbawaslu, dimulai dengan Kajian Hukum yang dikumpulkan berdasarkan fakta2 hasil penelusuran dan investigasi. jika unsur formil dan materil dugaan pelanggaran tersebut terpenuhi, Pleno Anggota Bawaslu akan memutuskan jenis pelanggarannya.

Misalnya dugaannya terkait pelanggaran penerapan prokes covid 19, Apakah Pelanggarannya administrasi atau pidana, jika administrasi maka akan direkomondasi kepada KPU, jika pidana, apakah diteruskan ke Sentra Gakkumdu atau kepada Institusi Yang Berwenang. Anggota Sentra Gakkumdu itu terdiri dr Bawaslu, Penyidik dari Kepolisian dan Kejaksaan.

“ Perlu diketahui bahwa sampai saat ini Bawaslu Tanah Bumbu belum menetapkan satu kampanye paslon pun yang melanggar larangan kampanye, Memang banyak Informasi dugaan pelanggaran berseliweran, juga ada temuan, semuanya akan ditangani sesuai dg mekanisme dan prosedur sebagaimana kami sampaikan tadi.

Saya mengajak kepada seluruh pemilih, pemangku kepentingan pilkada dan peserta pilkada juga sahabat penyelenggara termasuk saya sendiri agar kita bersama2 mengantar pilkada ini dengan aman, damai, sejuk dan demokratis. Tolak Hoax, Ujaran Kebencian dan issu sara, “Salus populi suprema lex esto”, keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi suatu Negara.” Papar H. Malewa pada pewarta FBN saat diwawancara via aplikasi zoom.

Pewarta : Leny

%d blogger menyukai ini: