Ketua FPII Kabupaten Bekasi, Kasat POL PP Usir Wartawan, Tindakan Tidak Terpuji, dan Melanggar UU Pers

55

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN BEKASI – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Mendapat kecaman dari Forum Pers Independent Indonesia (FPII) dikatakan Ray, RA. Kepada Fokus Berita Nasional. Senin (21/1/2019). Dengan adanya pengusiran terhadap seorang jurnalis yang sedang melaksanakan tugas peliputan, Audiensi Forum Ukhuwah Islamiyah (Fukis) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi.

Diketahui, Jumat (18/01/2019) kemarin, Ribuan Umat Islam melakukan aksi damai di gerbang pintu masuk Perkantoran Pemkab Bekasi. Merupakan suatu tindakan yang sangat arogan, dan apa yang dilakukan oleh Hudaya selaku Kasat Pol PP merupakan prilaku yang tidak pantas dan tidak terpuji, karena hal semacam itu adalah bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis, ujar Ray.R.A selaku ketua Forum Pers Independant Indonesia (FPII) Korwil Kabupaten Bekasi.

Menurutnya, Sebagai pejabat Publik seharusnya tidak boleh bersikap seperti itu,” Karena tugas pokoknya seorang jurnalis adalah untuk mencari dan memburu informasi dari para sumber yang dapat dipercaya, sesuai dengan tugas pungsi pers untuk melakukan tugas jurnalistik yang dilindungi oleh UU pokok Pers No. 40 tahun 1999 tentang pers.

Karena ada hak jurnalis untuk mendapatkan informasi yang harus disampaikan kepada khalayak publik,” Sehingga tidak ada yang harus dirahasiakan. FPII sangat menyayangkan jika masih ada pejabat publik yang masih suka alergi terhadap wartawan, tentu hal ini akan menjadi perhatian khusus buat Forum Pers Independent Indonesia (FPII) agar hal semacam ini tidak berimbas dan berulang kembali kepada teman pers yang lainnya.

“Pers punya hak untuk memberikan segala informasinya kepada publik jadi jangan pernah ada lagi pejabat intansi pemerintahan yang coba melarang kami untuk melakukan tugasnya sebagai jurnalis “, karena dengan melarang kami, sama saja telah menginjak injak harga diri bangsa ini “, sejatinya Pers merupakan mitra strategis bagi pemerintah dan pers juga merupakan bagian dari pilar ke empat untuk kemajuan bangsa ini, “Sesuai dengan UU pers No.40 tahun 99, barang siapa yang menghalang halangi tugas jurnalis maka dapat kenakan sangsi hukuman selama 2 tahun penjara serta denda sebanyak lima ratus juta rupiah.

Hudaya dinilai sangat arogan, adanya pengusiran wartawan saat melakukan tugas jurnalis yang dilindungi UU 40 tahun 1999 tentang pers. Kata dia merupakan bentuk arogansi. Mengusir wartawan yang sedang melakukan peliputan. “Dengan menggunakan pengeras suara,” Hudaya meminta wartawan untuk keluar dari ruang rapat Seketaris Daerah (Sekda) yang digunakan untuk audensi antara Ormas Islam dan pihak Pemkab Bekasi, Jumat (18/01/2019).

“Tolong para wartawan keluar dahulu ya,” kata Hudaya sambil menggunakan bahasa tubuh memerintahkan anggotanya mengusir wartawan yang saat itu itu berada di dalam ruang rapat meliput jalannya audensi. (Red-FBN)