oleh

Ketua KOMINTE Akan Polisikan Kepala Sekolah SMPN 1 Sukaresmi Kabupaten Cianjur

FBN # KABUPATEN CIANJUR – Ketua Komite SMPN 1 Sukaresmi angkat Bicara terkait kepala sekolah SMPN 1 Sukaresmi tabrak UU Nomor 14 tahun 2008. Hendra Gunawan, sudah meletakan jabatannya sebagai ketua pada bulan April 2021, secara lisan dan tertulis dalam bentuk surat pernyataan dihadapan Kepala Sekolah Uu Mabruni, secara langsung dan menerima tanpa menanyakan alasan kenapa saya mengundurkan diri dari Ketua Komite Sekolah tersebut.

Beberapa hal bahwa saya sebagai Ketua Komite Sekolah ditunjuk dan dipilih oleh perwakilan orang Tua siswa dengan melalui mekanisme dan aturan undang-undang nomor 75 tahun 2016, di pilih dan di syahkan dengan SK nomor :420/Kep.208.A/IX/Ks/2019, tanggal 21 Nopember 2019.- tentang pembentukan Pengurus Komite Sekolah priode 2019-2021,dan di Tanda tangani Kepala SMPN 1 Sukaresmi, Dr.Saepudin M.Pd.

Adapun dengan susunan pengurus sebagai berikut :
1.Hendra Gunawan (Ketua)
2.Lena Sulastri,S.pd
3.Nanang Suganda
4.Jujun Junaedi
5.Jejen

Didalam pasal 9 ayat 1 Permendikbud no 75 th 2016, Komite Sekolah mempunyai fungsi dan tugas melalui koordinasi dan konsultasi dengan Dewandik Kabupaten, dan sekolah yang bersangkutan. Pada pasal 10 ayat 6 pengunaan hasil penggalangan dana oleh sekokah harus mendapat persetujuan komite, dipertanggung jawabkan secara transparan, lalu di laporakan ke komite.

Selama saya menjadi Komite Sekolah satu tahun delapan bulan tidak pernah kami berlima di undang rapat terkait rencana Kegiatan Anggaran Biaya Keperluan Sekolah (RKAS) apalagi menandatangani laporan, baik itu dana-dana bantuan sosial, Dana Bos, Dak dan dana bentuk program sekolah untuk pelaporan ke Dinas Pendidikan dan dinas terkait Irda Kabupaten Cianjur.

Komite Sekolah wajib mengetahui dan menandatangani berkas setiap anggaran yang sudah dipergunakan sekolah, sesuai kebutuhan dari hal terkecil sampai keperluan mendetail, tapi saya sangat heran dengan hal tersebut, tidak pernah ada laporan yang di sodorkan untuk di ketahui dan di tandatangani.

Sedangkan format laporan itu ada kolom persetujuan Komite Sekolah, itu yang menjadi tanda tanya dan timbul kecurigaan, adanya tanda tangan saya yang di palsukan oleh oknum bendahara dengan persetujuan kepala sekolah. Ini perlu saya selidiki dan laporkan ke pihak Hukum, tunggu aja saatnya nanti saya akan buat hal ini tidak terjadi pada sekolah lain.

Jika tindakan atas dugaan menabrak UU Nomor 14 tahun 2008 selalu didiamkan, maka saya yakin marwah sekolah akan rusak dimata orang tua murib. Saya meminta adanya tindakan tegas yang di berikan oleh kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur, demi menjaga citra Pendidikan.

Bahkan saya akan datangi Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam waktu dekat ini, semua berkas keborokan sekolah SMPN 1 Negeri Sukaresmi sudah saya siapkan untuk saya serahkan pada pihak berwajib. Tegas hendra. (Pudin)

Komentar

Fokus Berita Nasional