Ketua LKPK Kabupaten Cianjur, “Desak Plt Bupati Untuk Segera Tentukan Sikap”

60

KAB. CIANJUR, FBN | Ramainya di perbincangan masyarakat terkait Berdirinya Bioskop DEE CINEMA yang berada di desa Ciloto Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur, bahkan menjadi buah bibir di dunia medsos yang mengecam Owner bioskop mendapat tanggapan dari Kamles Mutiaram Khlwane.

Kamles merupakan Owner bioskop merasa tidak mendapat hak dan perlakukan adil oleh Pemkab Kabupaten Cianjur, terkait perusahaan FILMnya yang sampai saat ini belum bisa beroprasi karena ada beberapa alasan yang membuat biskop tersebut tutup dan tidak bisa beroperasi.

Mendapat perlakuan yang tidak semestinya dan tidak sewajarnya oleh para tokoh, ulama MUI dan FPI. Padahal mutalak bioskop tersebut bisa dibangun berdasarkan surat -surat izin yang di keluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Cianjur serta adanya izin lingkungan dan warga setempat. Ungkap Pudin yang duduk sebagai penerima kuasa dari DEE CINEMA.

Kejadian tersebut mendapat sorotan dan perhatian serius dari Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Cianjur, karena jika Pemerintah Kabupaten Cianjur sudah terbitkan izin secara hukum, berarti sudah tidak ada masalah karena pemerintah dalam hal ini sudah mengeluarkan surat izin berdasarkan aturan dan peraturan sesuai dengan peruntukannya, bahkan sampai izin dasar dari warga atau lingkungan.

Akibat dari hal tersebut sempat terjadinya perdebatan antara pemilik DEE SINEMA dengan sejumlah Ulama dan Ormas Islam Kabupaten Cianjur, hal ini merupakan cermin buruknya birokrasi dan sistem pelayanan perizinan dan kajiannya, sehingga dapat merugikan pihak pemohon izin.

Tim yang menerima kuasa dari pemilik bioskop tersebut sangat menyayangkan dengan tindakan yang dinilai tidak propesonalnya pihak Pemkab terkait surat izin yang sudah di keluarkannya, sesuai dengan Pelayanan Administrasi Terpadu Kabupaten Cianjur itu sendiri. Namun ini malah terjadi sebaliknya sampai sampai mengakibatkan pemilik bioskop kerugian ratusan juta rupiah.

Pudin Ariwibowo yang merupakan salah satu penerima kuasa yang di kuasakan untuk mengelola dan membuka bioskop tersebut malah mendapat kesulitan, dengan berbagai macam perkatan dan larangan dari berbagai ulama baik itu MUI dan Ormas Islam FPI Cipanas dan Cianjur.

Pudin Ariwibowo Ketua DPC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi KPK Kabupaten Cianjur kepada awak media fokusberitanasional.com. Jum’at (20/9/19). Mengatakan sistem Paten akan sangat memudahkan masyarakat dalam mengurus berbagai hal yang berkaitan dengan birokrasi dan Admimistrasi. Pendirian usaha Sistem Paten telah diatur secara detail. Bahkan masih dikatakannya kami meminta kepada Plt Bupati Cianjur segera mengambil sikap dan tindakan yang tepat. Tutup Pudin. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini