oleh

Kisruh Polemik RUU Masyarakat Adat Memanas, Ketum Ormas Fordayak Kritisi Kritikan tajam AMAN Kepada Presiden Jokowi

FBN # PALANGKARAYA – Masyarakat hukum adat yang selama ini rentan secara ekonomi, hukum, sosial budaya, maupun hak asasi manusia, akibat marginalisasi, sering kali mengalami konflik internal maupun dengan pihak lain. Selain itu kerap tercipta benturan ketika hukum adat dihadapkan hukum positif.

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) sejauh ini terfocus bagaimana caranya memperjuangkan prosedur administrasi pengakuan masyarakat hukum adat ketimbang meluruskan hak-hak warga negara yang selama ini diperlakukan tidak adil, ruang hidup masyarakat hukum adat kini sudah berbenturan dengan berbagai penggunaan dan pemanfaat sumber daya alam yang izinnya diatur oleh undang-udang lain yang sudah berlaku.

“Status wilayah adat indikatif semestinya menjadi instrumen melindungi masyarakat hukum adat.
perlu ada ketetapan yang mengatur keberadaan mereka jika wilayahnya dibebani izin-izin lain. seharusnya wilayah adat mendapat prioritas mendapatkan penetapan lebih dulu.

Konsekuensinya RUU ini perlu mengatur adendum perizinan jika di sana sudah ada masyarakat adat terlebih dahulu, ini aku yang seharusnya di cermati AMAN sebagai Inisiator RUU Masyarakat Adat, jangan malah menyerang Simbol Negara seolah Presiden tidak perduli terhadap masyarakat Adat” Begitu komentar nitizen di kolom Facebook Bambang Irawan.

“Sebuah simbol baju adat yang digunakan kepala negara memberikan signal agar kita bersama memperhatikan adat yang ada di Nusantara. Walaupun selaku Kepala Negara, tidak semuanya Kepala Negara yang memutuskan. Mari bersama berjuang mendukung kepala negara untuk memberikan hak2 masyarakat adat.


Kajian analisisnya yang menyebabkan dirampasnya hak-hak Masyarakat Adat itu apa???
Apakah oleh perusahaan?
Apakah karena masyarakat yang terlalu mudah menyerahkan hak2nya kepada perusahaan
Dan sebagainya.???


Jika penyebabnya Perusahaan, bagaimana upaya Aman dalam melaporkan dan mengusutnya? Memberikan data pada negara melalui wilayahnya masing-masing.
Jika pada masyarakatnya, bagaimana peran dalam mengedukasi masyarakat adat.


Jika kita buat gambar2 seperti di atas, lalu banyak yang hanya akan meng-copy paste dan menyebarkan ke grup2 medsos tanpa narasi yg jelas. Para pembenci akan menjerumuskan ke ranah yang tidak benar. Sehingga apa yang dilakukan kepala negara dengan Baju Adat terbalik mendapat tanggapan negatif.


Cara untuk menyampaikan pesan seperti ini sangat baik jika pada kalangan yang mampu menangkapnya dengan baik, tapi kita sadari bahwa masyarakat kita sangat mudah terprovokasi jika ada yang menyimpangkan sedikit saja ke arah lain karena pemahaman masyarakat tidak sama rata” terang Bambang Irawan Ketua Umum Ormas Forum Pemuda Dayak (Fordayak) ini lebih lanjut ketika di wawancarai media FBN.

https://www.facebook.com/100000328830453/posts/4461907780496806/?d=n

(Leny)

Komentar

Fokus Berita Nasional