Komunitas Pengawas Korupsi Kab. Cianjur Sambangi Kantor Inspektorat

245

Kabupaten Cianjur | Maksud dan tujuan Pudin Ariwibowo ketua Komunitas Pengawas Korupsi KPK Kabupaten Cianjur Sambangi Inpestorat Daerah Kabupaten Cianjur, dalam rangka mempererat tali silahturami dan juga mensinergikan Lembaga Komunitas Pengawasa Korupsi (L’KPK) DPC Kabupaten Cianjur dengan Inpestorat Daerah Kabupaten Cianjur dalam menjalankan pungsi pengawasan dan juga auditor terhadap para Muspida dan Muspika yang mendapatkan kucuran dana APBD/APBN.

Karrna Pudin sebagai ketua Lembaga KPK Kab Cianjur banyak sekali menerima aduan tindak pidana korupsi yang terjadi di pemeritahan desa dan juga sekolah, terutama sekolah dasar SD. dan disaat tim investigasi Lembaga KPK kunjungi desa atau sekolah dengan mudah di jawab pihak desa dan sekolah, kami tidak mungkin korupsi pak. karena kami selalu di audit oleh Inspektorat.

Namun setelah tim dari Lemabaga KPK lakukan kontrol kelapangan ternyata banyak sekali penyalah gunaan anggran negara, sala satu contoh kecil sekolah SD hampir semua merata tidak mengalokasikan dana perawatan sekolah dan banyak kepala sekolah yang telat masuk bahkan tidak masuk tepat pada jam mengajar.

Selain dari pada sekolah, pemerintah Desa juga diduga banyak oknum yang selewengkan dana anggran yang masuk ke desa-desa demi kepentingan pribadinya, para kades contohnya proyek yang di kerjakan dengan asal asalan, bahkan Pudin sudah beberapa kali melaporkan aduan-aduan dari masyarkat kepada pihak Kejaksaan Negeri Kab Cianjur, Namun sangat disesalkan setelah berkas masuk kepada pihak Kejaksaan (kasi intel & kasi pidsus) berkas banyak di jadikan penghuni ruangan, bahkan tim Lembaga KPK hendak minta inpormasi tindak lanjut atas laporannya, terkesan tertutup.

Akhirnya Pudin langsung datangi kantor Inpestorat daerah Cianjur dan mengajak untuk sama-sama bertindak tegas dan propesional terhadap para pelaku yang diduga melawan hukum (korupsi).

Namun setibanya di kantor inpestorat dengan tim kurang lebih sekitar 6 (orang) tiba-tiba di kantor Inspektorat Kab Cianjur di jaga oleh bebera anggota POLISI dan TNI bahkan bagian dari dinas-dinas lainya pun Nampak turut hadir.

Pudin sedikitpun tidak mengindahkan hal-hal kenapa banyak Polisi dan TNI di kantor Inspektorat yang pada berdiri tepat di depan pintu masuk kantor Inspektorat daerah tersebut ? Pudin cuman berkata kepada tim nya ayo masuk biar aja kita sebagai warga negara yang di lindungi undang-undang, apalagi kita berniat baik dan kita sudah permisi terlebih dahulu dengan melayangkan surat secara resmi, toh niat kita tidak lebih cuman silahturami sambil sedikit saling shering dan juga saling beri masukan secara positip.

Kedatangan kami bukan mau bertindak kriminal karena menurut Pudin dengan banyaknya aduan masyarakat terkait kasus dugaan korupsi di Cianjur, setiap kali anggaran APBD/APBN masuk ke pihak desa dan sekolah berikut dinas lainya inpestorat selalu melakukan audit , tapi ko masih banyak terus para onum kades dan sekolah yang korupsi. Bahkan Pudin sebagai kontrol sosial aja masih sering terima berkas korupsi dari masyarkat itu lah yang Pudin jadi heran sekaligus lucu .” Ucap Pudin.

Ahirnya Pudin Ar. Mengajak kepala Inspektorat Cianjur untuk bersinergi dalam melaporkan dugaan tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di Kabupaten Cianjur kepada pihak berwajib. Agar masyarakat Kabupaten Cianjur merasa puas dengan kinerjannya Inspektorat.

Bahkan Pudin sendiripun tidak pernah berpikir takut dalam melakukan pengawasan korupsi, karena Negara sudah mutlak menerapkan undang -undang secara gamlang terkait peran serta warga negara yang dilindungi undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam Pasal 41 ayat 5 dan Pasal 42 ayat 5 menegaskan, bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan dalam pencegahan dan pemberantasan tidak pinda korupsi yang di atur dengan peraturan pemerintah.

Peran serta masyarakat tersebut dimaksud untuk mewujudkan hak dan tangung jawab masyarakat dalam penyelengaraan Negara yang bersih dari tindak pidana korupsi. Dengan peran aktip masyarakat untuk melaksanakan konrol sosial terhadap tindak pindana korupsi diwujudkan dalam bentuk antara lain, mencari dan memperoleh, memberikan data atau inpormasi tentang tidak pidana korupsi. Pungkasnya. (Tiem Redaksi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini