oleh

KOREKSI ; Curigai Praktik KKN Marak di Disdik Kota Bekasi !!

FBN # BEKASI – Ketua Komunitas Remaja dan Mahasiswa Bekasi (KOREKSI), A. Apriyanto menyayangkan peristiwa dugaan gratifikasi di wilayah Pondokgede yang terungkap oleh Inspektorat Kota Bekasi beberapa waktu lalu.

Menurut Apriyanto, praktik gratifikasi adalah bagian dari tindakan KKN yang kontradiksi dengan instansi mengelola pendidikan di Kota Bekasi.

“Dinas Pendidikan adalah cermin sebuah daerah yang berkualitas pada nilai-nilai pendidikannya. Jika terjadi praktik KKN di dalamnya dan terjadi pembiaran, maka ini merusak preseden Pemerintah Kota Bekasi,” ucap Maulana kepada media, Rabu (26/5/2021).

Dia mendesak, Wali Kota Bekasi mengevaluasi dan mendorong pihak berwenang semisal Kepolisian dan Kejaksaan untuk menelusuri dugaan KKN di Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

“Wali Kota harus tegas, copot pejabat korup atau yang membiarkan praktik KKN terjadi. Wali Kota juga harus mendorong penegak hukum bertindak. Jangan biarkan KKN merajalela di instansi Pemerintahan Kota Bekasi,” tegasnya.

Adapun praktik KKN yang sempat terungkap adalah dugaan gratifikasi kepala sekolah yang di kolektif oleh Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) di wilayah Pondokgede untuk keperluan akomodasi pertemuan di SDN Jatiwaringin 2 yang dihadiri Inspektorat Kota Bekasi, BPKAD Kota Bekasi, Dinas Pendidikan serta unsur lainnya.

“Dari informasi yang dihimpun KOREKSI, BPK memeriksa sejumlah sekolah yang diduga terjadi penyimpangan penggunanaan Dana BOS. Karena itu, beberapa unsur Pemerintah Kota Bekasi mengadakan pertemuan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selang beberapa waktu, terungkap K3S mengkolektif uang kepada kepala sekolah. Namun karena masalah tersebut mencuat, uang tersebut dikembalikan. Tentu ini tindakan yang merusak citra Pemerintah Kota Bekasi,” tandas Apriyanto.

“Saya yakin di wilayah lain juga berlaku sama dan tidak hanya pada persoalan itu saja, bisa jadi praktik KKN terjadi pada pengangkatan guru honorer ke TKK (dulu GTK), belanja BOS, pengadaan server, kelas pintar, PPDB Online dan kegiatan lainnya. Makanya kami akan melakukan aksi di Kejaksaan minggu ini terkait hal diatas,” pungkasnya. (R3d)

Komentar

Fokus Berita Nasional