KPAI : Kepolisian Seharusnya menjunjung Tinggi Azas Restoratif Justice “Pada Sistem Peradilan Pidana pada Anak”

JAKARTA, FOKUS BERITA NASIONAL | Bertempat di kantor KPAI, Jl. Teuku Umar 10-12 Menteng Jakarta Pusat, Komisioner KPAI Sitti Hikmawatty menyampaikan bahwa pihaknya pada hari Jumat 26 July 2019, telah menerima laporan pengaduan dari Pendamping Hukum anak-anak yang terlibat kasus kerusuhan tanggal 21-22 Mei 2019 di sekitaran kantor Bawaslu.

Laporan pengaduan yang disampaikan oleh Riki Martin, SH selaku Direktur PAHAM (Pusat Advokasi Hukum dan Hak Azasi Manusia) Indonesia, sekaligus juga menyampaikan bukti-bukti tertulis tentang proses pendampingan hukum yang dilakukan Lembaga tersebut kepada KPAI. Selain berkas hukum acara terkait beberapa klien yang dibantunya tersebut, juga dilengkapi dengan bukti-bukti kekerasan yang diterima anak-anak selama masa penangkapan dan pemeriksaan.

Dalam kesempatan pertemuan itu disampaikan beberapa hal yang sangat crusial untuk di tindak lanjuti KPAI sebagai institusi resmi Perlindungan Anak di Indonesia, termasuk juga keprihatinan KPAI atas kurang terlihatnya keberpihakan pihak aparat dalam mengatasi kasus anak sesuai Sistem Peradilan Pidana pada Anak (SPPA) yang sangat mengutamakan tentang azas restorative justice.

KPAI dalam waktu dekat akan menyampaikan data-data terkait pendalaman kasus ini kepada publik. Tujuannya, selain untuk meluruskan kesimpang siuran data yang ada, sekaligus juga sebagai standing position KPAI dalam menyikapi kasus kerusuhan Mei yang melibatkan cukup banyak anak, yang seharusnya berada di ranah perlindungan. (Red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *