KPK Diminta Tarik Kembali Surat Edaran Kepada Kesbangpol Jawa Barat “Yang Dinilai Cacat Hukum”

53

FOKUS BERITA NASIONAL | KABUPATEN CIANJUR – Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK Kabupaten Cianjur Jawa Barat. Meminta kepada Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, menarik kembali surat edaran yang di tujukan kepada Kesbangpol Provinsi Jawa Barat.

Dikatakan Ketua DPC Lembaga KPK Kab Cianjur, Pudin Ariewibowo Senin (11/2/2019). Berdasarkan PP 71 Tahun 2000 Tentang tata cara Pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, diwujudkan dalam bentuk antara lain mencari, memperoleh, memberikan data atau informasi tentang tindak pidana korupsi dan hak menyampaikan saran dan pendapat secara bertanggungjawab terhadap pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Tertuang di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 41 ayat (5) dan Pasal 42 ayat (5) menegaskan bahwa tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, perlu diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Peran serta masyarakat tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan hak dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan negara yang bersih dari tindak pidana korupsi.

Kenapa suarat edaran itu hanya di tujukan kepada Kesbangpol Provinsi Jawa Barat saja ?.

jika mau seperti itu, berikan keterbukaan sesuai dengan undang undang Informasi Publik, karena edaran surat yang di dikirim oleh Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Kesbangpol Provinsi Jawa Barat, diduga cacat hukum.

Banyak ke ganjilan dari surat edaran yang di buat Komisi Pemberantasan Korupsi, uangkap pudin.

Seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi berterimakasih kepada masyarakat, yang sudah ikut berperan aktif dalam pengawasan Anggaran Negara, baik Pemerintah Daerah maupun Pusat. “Tidak bertindak seenaknya” Penyalah gunaan terhadap keuangan Negara, harus melibatkan dan peran aktif masyarakat, itu sudah tertuang dan di atur oleh Undang Undang.

Uang negara itu adalah uang rakyat, jadi rakyat wajib ikut berperan aktif didalam mengawasi, memberikan informasi dan melaporkan setiap adanya penyalah gunaan anggaran tersebut. Tegas Pudin (Red-FBN)