oleh

L-KPK Kabupaten Bekasi, Desak BPKD Blak-Blakan Soal TKD Sriamur

FBN # BEKASI – Ketua DPC Lembaga Komunitas Pengawasan Korupsi (L-KPK) Kabupaten Bekasi, Anwar Soleh mendesak Pemerintah Kabupaten Bekasi transparan mengenai pengelolaan aset daerah, terutama aset TKD yang disinyalir kerap disalahgunakan oknum desa dan pihak tertentu guna mengambil keuntungan pribadi.

“Pemkab Bekasi dalam hal ini BPKD harus berani buka-bukaan soal aset TKD yang marak dugaan disalahgunakan. Jangan tutupi soal ini, apalagi pihak BPKD terlibat dalam mengalihfungsikan aset TKD, pidana pasti menanti,” ujar Anwar, Kamis (3/6/2021).

Dikatakan Anwar, L-KPK telah melakukan kajian atas temuan-temuan lembaganya di lapangan. Kata dia, pihaknya mencurigai terjadi alihfungsi kepemilikan hak TKD ke pihak lain.

“Kita tengah membidik TKD Sriamur yang ditengarai dialihkan kepemilikannya kepada pihak lain. Keterangan yang kita himpun menunjuk adanya keterlibatan pihak desa (oknum) dibalik ini semua. Praktik ini harus dibongkar hingga pelakunya bisa dijebloskan ke lembaga pesakitan,” katanya.

Selain BPKD, Anwar berjanji akan melanjutkan kasus TKD Sriamur hingga ranah kejaksaan. Pasalnya, tindak penyalahgunaan wewenang dan jabatan serta pengalihfungsian aset milik negara adalah bentuk pidana murni.

“Dalam Permendagri No 1 th 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa jelas mengatur soal ini, sanksinya juga ada. Apalagi, jika nanti terbongkar ada aparat desa yang terlibat, mereka juga terjerat UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, hukumannya sangat jelas. Jadi, saya minta Pemerintah Kabupaten Bekasi kooperatif dalam persoalan ini,” tandasnya. (R3d)

Komentar

Fokus Berita Nasional