10/02/2022
Post Visitors:58

Devied, Sekretaris DPC Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Bekasi

FBN – KABUPATEN BEKASI || Adanya pelaporan dari salah satu warga desa Karang Bahagia Kecamatan Karang Bahagia Kabupaten Bekasi beberapa bulan lalu pada pihak Kejaksaan Negeri Cikarang atas dugaan penyalahgunaan Anggaran Dana Desa Tahun Anggaran 2019 terkesan masuk angin.

Hal tersebut mendapat sorotan dari Sekretaris Dewan Pimpinan Cabang Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi L-KPK Kabupaten Bekasi, Devied saat di wawancarai media online fokusberitanasional.net. Selasa (11/8/20).

Dikatakan Devied, Pihak Penegak hukum dalam hal ini Kejaksaan Negeri Cikarang tidak serius dalam menangani perkara laporan warga Desa Karang Bahagia, seharusnya Kejaksaan Negeri Cikarang bangga dengan adanya masyarakat biasa yang berani dalam menyampaikan temuan atau laporan dugaan penyelewengan Anggaran Dana Desa yang dilakukan oleh oknum Kepala Desa Karang Bahagia.

Tentunya laporan dari masyarakat “Tidak mungkin tidak memiliki dasar otentik” dan Aparat Penegak Hukum harus berani membuktikan dan menjalankan amanah sesuai dengan sumpah dan janji Jabatan.

Anggaran Dana Desa yang digelontorkan pada tahun 2019, yang di duga dikerjakan pada tahun 2020 dalam hal ini “Infrastruktur Jalan Lingkungan” merupakan suatu bentuk kesengajaan melakukan penyelewengan Anggaran Dana Desa (ADD) Desa Karang Bahagia, itu merupakan suatu tindakan yang sudah jelas menyalahi aturan, Tegas Devied.

Masih dikatakannya, dalam kajian Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi, kepala desa Karang Bahagia telah melakukan perbuatan yang melawan hukum dengan membuat dokumen palsu dalam menyampaikan laporan penyerapan Anggaran Dana Desa Tahun 2019 melalui Laporan Keterangan Penyelenggaran Pemerintah Desa ( LKPPD) Desa Karang Bahagia pada akhir tahun Anggaran 2019.

Kepala Desa Karang Bahagia dapat di jerat Pasal 263 Ayat 1 dan 2, dengan membuat laporan fiktif pada beberapa kegiatan Infrastruktur, seolah olah ada pembangunan akan tetapi pada kenyataanya tidak ada. Bahkan diketahui pekerjaan tersebut di kerjakan pada awal bulan Agustus Tahun 2020.

Apakah dibenarkan Anggaran Dana Desa tahun 2019 dan dikerjakan tahun 2020 ? Dengan membuat LKPPD bahwa Pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan ? berarti kepala desa Karang Bahagia sudah jelas telah melakukan perbuatan yang menyimpang dengan membuat dan menyampaikan surat laporan Palsu kepada Bupati Bekasi, BPD dan masyarakat Desa Karang Bahagia, Tutupnya. ( Red)

%d blogger menyukai ini: