Lembaga KPK NTB, Siapkan Advokasi dan Kawal Kasus ITE Adam

58

MATARAM NTB, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi NTB (LKPK NTB) angkat bicara terkait laporan Bupati Kabupaten Lombok Utara. Dr H. Najmul Akhyar Doktor SH. MH., yang melaporkan penggiat sosial (LSM) Lombok Utara Corruption Watch (LUCW).

Tarpiin Adam pada tanggal 15 November 2018 lalu menuai polemik dan viral di medsos, serta mendapatkan dukungan yang begitu besar dari penggiat Lembaga Swadaya Masyarakat lainnya. Adam selaku Ketua LUCW dan sekaligus Sekretaris Jenderal Yayasan Endri’s Foundation Indonesia, yang bergerak di bidang Misi Kemanusiaan pada saat pasca gempa NTB, wabil khusus di Kabupaten Lombok Utara.

Adam Bergerak bersama jajarannya membantu masyarakat korban Gempa mulai memberikan bantuan sembako, logistik dan bantuan lain nya. Sebagai bentuk kepedulian Yayasan Endri’s Foundation kepada warga yang terdampak sebagai korban Gempa, saat itu, Sahril,SH. selaku Wadirwaster Lembaga Komonitas Pengawas Korupsi NTB, sangat menyayangkan sikap Bupati yang melaporkan warganya yang sekaligus penggiat misi kemanusian ke Polda NTB.

Dimana Bupati selaku pelayan publik, harusnya memahami kondisi warganya yang terdampak sebagai korban Gempa, yang sebagian besar warganya belum mendapatkan bantuan dari pemerintah. Karena masih dalam proses pendebitan di Bank BRI dan ada pula masih Validasi di lapangan.

Seharusnya Bupati tidak mesti menanggapi dengan sensitif postingan akun Facebook Restu Adam yang mengatakan “Bupati jangan terlalu lebay”. sebagai pelayan publik, harus Berjiwa Besar untuk menanggapi postingan di medsos, sebagai pelayan masyarakat harus siap “menerima saran dan kritik bahkan cacian” harusnya dijadikan sebagai bentuk ujian sebagai pemimpin dan sebagai pelayan masyarakat.

Terlebih Bupati merupakan seorang ulama “sekaligus Umara” mestinya tidak terpengaruh dengan bahasa bahasa yang tidak berdampak kepada pemerintahannya maupun kepada masyarakatnya, itu masih bisa diklarifikasi atau diselesaikan secara kekeluargaan tidak mesti melalui jalur hukum.

Mengingat yang dilaporkan tersebut merupakan Mitra Pemerintah untuk membantu persoalan masyarakatnya yang ada di KLU, ini bisa menjadi sudut pandang yang buruk bagi seorang Bupati yang anti kritik, sehingga masyarakat tidak berani menyampaikan aspirasinya baik melalui media sosial maupun secara langsung,.

Kalau Bupatinya sedikit sensitif terhadap saran, kritik yang konstruktif, bahasa jangan terlalu lebay itu tidak ada yang berlebihan ketika berbicara sebagai pejabat publik maupun sebagai pribadi, tentu sebagai seorang Bupati maupun sebagai pribadi harus bijak dalam menerima saran atau kritikan. Karena bahasa jangan terlalu lebay itu sifatnya himbauan atau masukan kepada seorang Bupati dan itu sah-sah saja.

H. Junaedi selaku Dirwaster Lembaga Komunitas Pengawas korupsi NTB juga tidak tinggal diam terhadap kasus rekan sesama penggiat Anti Korupsi, beliau siap mengawal kasusnya Pak Adam dan memberikan dukungan ketika kasus ini berlanjut ke proses persidangan, bahkan siap menerjunkan anggotanya apabila melakukan aksi damai untuk memberikan support moril kepada sesama penggiat sosial dan penggiat Anti Korupsi di tanah Pulau Seribu Masjid ini.

terpisah Tarpiin Adam dihubungi via telepon sangat mengapresiasi langkah-langkah teman-teman yang ingin mendukung dan mengawal kasus saya ini, dan saya sangat terharu terhadap kekompakan teman-teman penggiat misi kemanusiaan dan anti korupsi yang antusias ingin membantu saya, langkah Pak Bupati melaporkan Saya baik atas nama pribadinya maupun jabatannya sangat saya hargai, sebagai warga negara yang baik kita harus Taat terhadap Hukum, dan saya siap menerima konsekuensinya jika postingan saya itu ada unsur Pidananya.

Saya yakin apa yang saya lakukan itu tidak ada unsur pidananya, apa yang saya lakukan itu tidak ada yang berlebihan dan itu sudah saya ingatkan kepada Bupati sewaktu masih menjadi Calon Bupati, yang kebetulan Saya juga merupakan pendukung beliau. “apabila di suatu saat nanti bapak diridhoi terpilih menjadi Bupati, maka saya adalah orang yang pertama yang akan mengkritik, memberikan saran ketika bapak salah melangkah dalam menentukan kebijakan maupun pelayanan terhadap masyarakat”. (Red-FBN)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini