LHP BPK RI Daerah Sumatera Utara Menjadi Polemik di Batubara

56

KAB. BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL | Munculnya Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan Daerah dari Badan Pemeriksaan Keuangan (LHP- BPK RI) Daerah Sumatera Utara menjadi polemik didaerah Batubara. Pasalnya, temuan naskah awal yang dilansir pihak BPK Sumut itu lantas menjadi bola panas terhadap kinerja didaerah.

Buktinya, sekelompok pemuda dan mahasiswa menggelar aksi demo didepan kantor PLN Ranting Tanjung Tiram senin (22/07/2019) menuding pihak PT. PLN rayon Tanjung Tiram sebagai Wajib Pajak menerima dana insentif, padahal pihak PLN sebagai salah satu instansi yang melakukan pungutan PPJ sebagai wajib pajak (WP).

Plt Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Batubara Rijali mengaku tidak pernah memberikan dana insentif kepada pihak PLN sebagai Mitra pemerintah daerah. Karena dalam UU nomer 28 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomer 69 Tahun 2010 tidak memperbolehkan instansi PLN menerima dana insentif karena PLN sebagai Salah satu instansi yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak PPJ kepada pemerintah daerah.

Sebagai mitra pemerintah, kata Rijali, Pihak PLN berkewajiban melakukan pemungutan PPJ itu kepada pelanggan atau konsumen. Karena, beban tugas yang dimiliki pihak PLN untuk melakukan pungutan itu menjadi kewenangan mutlak pihak PLN.

Namun, karena pihak PLN juga bagian dari wajib pajak, maka dalam UU nomer 28 Tahun 2009 dan PP nomer 69 tahun 2010 itu mengamanatkan tidak boleh menerima dana insentif dari tugas pungut PPJ yang disetorkan ke pemerintah daerah itu.

Ketika ditanya soal temuan LHP BPK RI tentang kelebihan bayar 400 juta yang diterima pihak pengelola itu, Rijali mengatakan bahwa LHP BPK yang dilansir tahun 2017 itu masih dalam bentuk Naskah, jadi temuan itu belum final karena pihak BPK masih mengeluarkan naskah belum berkekuatan hukum.

“Itukan masih naskah, jadi temuan yang dilansir LHP BPK itu belum final. Dan itupun masih tahap uji coba oleh pihak BPK”, ujar Rijali kepada wartawan melalui via telpon seluler senin (22/07/2019) sore.

Terkait temuan BPK itu, kata Rijali, juga terjadi dibeberapa daerah, selain Kabupaten Batubara, daerah lain juga terjadi hal yang sama, karena dalam UU nomer 28 tahun 2009 itu menjadi polemik hampir diseluruh kabupaten/kota di Indonesia.

Terkait dana insentif yang diterima pihak pengelola pajak dan retribusi daerah, kata Rijali itu reword bagi pihak pengelola. Dimana, penghargaan itu bisa diberikan manakala pengutipan hasil pajak dan retribusi daerah sebagai PAD itu melampaui target yang telah ditentukan.

“Jadi kalau kinerja pemda itu baik dalam mendongkrak target PAD itu, insentif itu merupakan salah satu penunjang kinerja aparatur didaerah”, ungkap Rijali dengan tegas.

Reporter: Supriadi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini