LKPK Cianjur Resmi Laporkan Kades Nyalindung ke Kejari dan Tipikor

CIANJUR, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Terkait adanya dugaan penjualan Beras Bantuan dari Dinas Sosial Beras Sejahtera. (Rastra) Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur Jawa Barat, hari ini resmi dilaporkan Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi Kabupaten Cianjur. Rabu (8/5/2019). Ke Polres Ciajur CQ Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dan Kejaksaan Negeri Cianjur.

Dikataka. Pudin Ketua DPC Lembaga KPK Cianjur, kepada Fokus Berita Nasional.com. diruang kerjanya, Rabu (8/5/2019). Dari hasil Investigasi keluhkan adanya Pendistribusian Bansos Rastra, dengan biaya pungutan yang cukup mahal. Warga Desa Nyalindung Kecamatan Cugenang Kabupaten Cianjur harus bayar dan menebus Beras Sejahtera dengan harga Rp. 2000 sampai Rp. 2500 rupiah perliternya.

Padahal mutalak rasta tidak di perjual belikan tanpa dipungut biaya, bahkan ada beberapa tokoh RT yang kelukan juga terkait harga rasta terjual dengan harga 2000 ribu rupah perkilonya. Akhirnya RT pun merasa terbebani harus jual rasta pada warga dengan harga Rp. 2000 sampai Rp. 2500 perliter atau perkilo.

Dikatakan Pudin Ariwibowo Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Cianjur kepada awak media Fokus Berita Nasional.com. Minggu (28/4/2019). Kami sudah menerima laporan dari warga, hari ini juga kami sudah melakukan infestigasi kelapangan terkait adanya dugaan pungli Beras Sejahtera (rastra) oleh oknum perangkat Desa Nyalindung.

Kepala Desa Nyalindung Jaenudin saat di konfirmasi melalui nomor handponenya, sampai saat ini belum ada jawaban, terkait adanya keluhan warga. Jaenudin tidak mau jawab sewaktu di Telepone melalui kontak selulernya Jaenudin, sesekali di angkat namun tidak mau berbicara, hanya di angkat dan dimatikan begitu saja.

Hari senin besok kita akan laporkan atas adanya Pungutan Liar (pungli) oleh oknum perangkat Desa Nyalindung kepada pihak berwajib, dengan membawa beberapa barang bukti dan saksi yang sudah siap memberikan keterangan.

Selain itu, Pudin mengungkapkan hal tersebut juga didukung oleh UU No 18/ 2012 mengenai pangan yang mengatakan pelanggar atau spekulan dapat dikenai sanksi. Dengan demikian dari sisi internal maupun eksternal dapat mengeliminasi distorsi pelaksanaan penyaluran distribusi beras bersubsidi atau yang lebih dikenal dengan istilah raskin atau Rastra. Jelas Pudin. (red)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *