Ketua LKPK Cianjur dan Camat Pacet Segera Selesaikan Kasus Sengketa Tanah Halimah Rais

61

KAB. CIANJUR, FOKUS BERITA NASIONAL | Ketua Lembaga Komunitas Pengawas Korupsi LKPK Kabupaten Cianjur, Pudin Ariwibowo besama Camat Kecamatan Pacet berikut para ahli waris Halimah Rais melakukan diskusi kecil dan menggelar bukti bukti atas kememilikan sebidang tanah darat milik Halimas Rais yang terletak di Desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur. Rabu (25/9/2019)

Yang dimana pada saat ini atas tanah tersebut di kuasai oleh salah satu oknum warga sebut saja Toha CS bahakan sebagaian tanah tersebut di duga sudah di jual belikan di gadekan di kontrakan oleh Toha kepada pihak lainnya, sehingga para ahliwaris merasa kecewa dengan segala tidakan tersebut. Ucap Pudin.

Bahkan Boy Satrio sebagai salah satu ahliwaris berencana akan melaporkan hal tersebut kepada pihak yang berwajib, sesuai bukti bukti kepemilikan (sertifikat ) yang saat ini berada ditanganya.

Karena kami sebagai ahli waris dari Halimas Rais sampai pada saat ini kami belum pernah menjual belikan atau memindah tangankan tanah tersebut kepada pihak pihak manapun, namun setelah tanah tersebut kami cek kelapangan tiba tiba tanah tersebut sudah di duduki warga dan perusahaan lainya tanpa seizin kami sebagai ahliwaris dari tanah tersebut. Uucap Boy Satrio

Di tanggapi oleh Ketua Lembaga KPK Kabupaten Cianjur dan Camat Kecamatan Pacet sesuai bukti bukti sertifikat yang diserahkan oleh ahli waris Halimah Rais maka Pudin dengan Camat Kecamatan Pacet berikut Boy Satrio akan segera menyerahkan kasus tersebut kepada pihak yang berwajib sesuai undang undang dan peraturan yang berlaku. Ucap Pudin.

Suatu hal yang baru dan terjadi di desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur dugaan atas terjadinya penyerobotan atau perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah dan mengelola atas sebidang yang bukan merupakan haknya.

Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Seperti kita ketahui, tanah merupakan salah satu aset yang sangat berharga, mengingat harga tanah yang sangat stabil dan terus naik seiring dengan perkembangan zaman.

Penyerobotan tanah yang tidak sah dapat merugikan siapapun, terlebih lagi apabila tanah tersebut dipergunakan untuk kepentingan usaha pribadi, Terdapat bermacam-macam permasalahan penyerobotan tanah secara tidak sah yang sering terjadi, seperti pendudukan tanah secara fisik, penggarapan tanah, penjualan suatu hak atas tanah yang saat ini terjadi di wilayah desa Ciputri Kecamatan Pacet Kabupaten Cianjur Jawa Barat.

Padahal sudah mutlak di atur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (UU No 51 PRP 1960) menyatakan bahwa pemakaian tanah tanpa izin dari yang berhak maupun kuasanya yang sah adalah perbuatan yang dilarang, dan dapat diancam dengan hukuman pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan, bahkan bisa 3 tahun penjara dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 5.000 (lima ribu Rupiah) bahkan bisa 300 ratus juta rupiah.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU No 51 PRP tahun 1960. Adapun tindakan yang dapat dipidana sesuai dengan Pasal 6 /pasal 385 UU No 51 PRP 1960 dan hal tersebut adalah diduga adalah mutlak suatu tidakan yang melawan hukum karena sudah merugikan pihak pihak ahliwaris yang saat ini masih memiliki sertifikat yang asli. (Red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini