11/29/2022
Post Visitors:70

FBN- LOMBOK UTARA, NTB ||
Lambannya penanganan kasus sumur bor yang mangkrak menjadi sorotan Lembaga Swadaya Masyarakat Lombok Utara Corruption Watch (LUCW) telah melaporkan dugaan mangkraknya proyek sumur bor tenaga surya dan dugaan pemalsuan dokumen tanda tangan ke Polres Lombok Utara, sumur bor tersebut berada di kecamatan pemenang dan Tanjung, sumur bor tenaga surya di bangun tahun 2016-2017 oleh dinas pertanian Lombok Utara namun hingga saat ini belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Ketua LUCW H.Adam Tarpi’in saat dikonfirmasi di kantornya Jum’at (18/09/20) menilai proyek sumur bor tersebut ada indikasi kerugian negara akibat mangkraknya proyek tersebut, bahkan patut di duga telah terjadi total loss karena sejak tahun 2016 hingga tahun 2020 proyek tersebut tdk berfungsi sama sekali.
Proses perkembangan kasus sumur bor yang kami laporkan di Lombok Utara sampai hari ini penyidik masih dalam tahap penyelidikan sehingga kami menilai ini sangat lambat penanganannya, padahal sudah 6 bulan kami laporkan kasus mangkraknya sumur bor tenaga surya ini belum ada peningkatan status penanganan nya, kita berharap dalam waktu dekat ini juga bisa menaikkan status kasus ini karena jelas menurut keterangan saksi baik ketua kelompok tani dan penyuluh lapangan (PPL) sama sekali tidak pernah membuat proposal proyek tersebut. “Kok tiba-tiba ada proyek pembangunan sumur bor itu pun mangkrak total, “tegas Adam.

Dikatannya, jika nanti kasus ini masih belum bisa dinaikkan statusnya kemungkinan besar kami selaku pelapor akan bersurat ke Polda NTB untuk ikut turun tangan mengawasi dan memantau kejelasan posisi kasus ini biar cepat tuntas.

Adam menambahkan kami berharap kepada aparat penegak hukum untuk serius menangani kasus korupsi yang ada di wilayah Lombok Utara terlebih tiga proyek sumur bor tenaga surya tersebut ditaksir menelan biaya ratusan juta rupiah dan belum bisa dimanfaatkan oleh masyarakat terlebih dalam musim kemarau ini, tentu dengan kejadian ini sangat merugikan masyarakat dan diduga ada indikasi kerugian negara yang harus di dalami, bahkan jika kasus ini masih saja tidak ada peningkatan statusnya makan kami akan preser dengan gerakan aksi jika hal itu di perlukan.

Sampai saat ini kami memberikan kepercayaan penuh untuk penanganannya dilakukan di Polres Lombok Utara, tetapi jika memang tidak ada titik temu siapa yang harus bertanggungjawab secara hukum terhadapa kasus ini, maka kami akan bersurat ke Polda untuk mengambil alih kasus ini,”pungkasnya.

%d blogger menyukai ini: