11/27/2022
Post Visitors:80

FBN – Rokan Hilir|| Team Investigasi TOPAN-RI DPP Pusat mempertanyakan kinerja Pejabat yang ada di Rokan Hilir dari tingkat Kecamatan sampai Kepenghuluan yang di duga tidak ada keseriusan dalam pendataan masyarakat dalam hal ini menjurus pada pendataan Bantuan Sosial. Rabu, 11/11/2020.

Saat pendemi covid-19 mulai mewabah kesetiap negara termasuk Indonesia, dimana pembatasan sosial diberlakukan sehingga membuntut pada perekonomian masyarakat. Kemudian Pemerintah menggalakkan kebijakan Bantuan kepada masyarakat. Dalam hal ini tujuan pemerintah perlu diapresiasi, akan tetapi perlu evaluasi di pelosok-pelosok daerah dimana bantuan pemerintah ini tidak memakai prinsip berkeadilan.

Lukman Nur Hakim selaku Team Investigasi TOPAN-RI DPP Pusat kepada awak media mengatakan, “saya menduga bahwa kinerja Pejabat di Rokan Hilir dari tingkat Kecamatan sampai Kepenghuluan tidak serius dalam hal pendataan masyarakat. Misalnya, Tekait bantuan Kemensos, ketika di cek di website untuk memastikan masyarakat penerima bantuan Kemensos atau tidak. Akan tetapi kedapatan ada masyarakat yang datanya tidak ditemukan”. Jelas Lukman.

Terkait hal ini, Lukman mengkonfirmasi salah seorang birokrasi yang berada di Dinas Sosial Kabupaten Rokan Hilir, Lukman menambahkan “Ketika saya konfirmasi ke Dinas Sosial terkait masalah ini, salah seorang birokrat tersebut mengatakan bahwa banyak Kepenghuluan yang ada di Rokan Hilir tidak memberikan data ataupun validasi data”. Jelas Lukman

Lukman menegaskan, bahwa kinerja Pejabat dari kecamatan sampai tingkat Kepenghuluan diduga tidak sungguh bekerja untuk kepentingan masyarakat.
“Saya menduga pejabat ini tidak sungguh-sungguh bekerja untuk kesejahteraan masyarakat. Jangan bekerja hanya menyiapkan berkas RAPBKep saja”. Pungkas Lukman

(A.O.S.)

%d blogger menyukai ini: