10/02/2022
Post Visitors:41
Mantan Gubernur Kalteng yang pernah menjabat dua periode ini, meminta ” Agar pihak PT BEK menghentikan dulu sementara kegiatan operasional penambangannya, sebelum ada kepastian putusan sengketa tata batas antara Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltim terselesaikan.”

FBN – Muara Teweh || Senator DPD RI dari Provinsi Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang yang merupakan mantan Pejabat Gubernur Kalimantan Tengah akhirnya angkat bicata terkait status dan masalah PT Bharinto Ekatama (BEK) yang beroperasi hingga masuk wilayah Provinsi Kalteng, tepatnya di perbatasan Kabupaten Barito Utara dengan Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Selasa (22/03/2021).

Mantan Gubernur Kalteng yang pernah menjabat dua periode ini, meminta ” Agar pihak PT BEK menghentikan dulu sementara kegiatan operasional penambangannya, sebelum ada kepastian putusan sengketa tata batas antara Provinsi Kalteng dan Provinsi Kaltim terselesaikan.” Pintanya.

Lebih lanjut Teras Narang menambahkan “Saya usulkan agar Pemerintah Provinsi Kalteng dan Kaltim serta bupati kedua Kabupaten terkait agar bisa duduk bersama, supaya bisa menentukan wilayah tapal batas yang jelas areal KP tambangan PT BEK. Dengan dihadiri juga oleh Pejabat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Pejabat Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) serta pihak-pihak terkait dalam hal tersebut,” Sarannya.

Menurut Anggota DPR RI perwakilan Kalimantan Tengah tersebut “Persoalan wilayah penambangan PT BEK yang masuk hingga batas wilayah Provinsi Kalteng sudah sejak lama, bahkan sejak dirinya masih menjabat sebagai Gubernur Kalteng belum ada penyelesaian, sampai saat ini, di khawatirkan akan menimbulkan kegaduhan nantinya di wilayah tersebut. Karena waktu itu saya pernah langsung meninjau lokasi bersama Bupati Barito Utara. Dan meminta agar bupati Barito Utara menindaklanjuti agar PT BEK tidak melakukan penambangan di wilayah Kalteng,” Terangnya

Untuk itu, Teras berharap masalah sengketa batas Kalteng dengan Kaltim tersebut dapat menjadi perhatian semua pihak, agar segera diselesaikan dengan duduk bersama para pihak terkait. Baik itu pihak pemerintah pusat, provinsi, kabupaten maupun pihak PT BEK sendiri, sehingga masalah tidak terus berlarut-larut tanpa ada penyelesaian. Pungkasnya.

Sumber : Tabengan.Com/Red

(Van/Len).

%d blogger menyukai ini: