oleh

Masyarakat Desa Teluk Sungkai Jangan Gagal Paham Terkait Aturan Mantan Napi Maju Pada Pencalonan Kades, Ikuti Aturan

FBN # INHU – Masyarakat Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Teluk Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu di hebohkan terkait adanya pencalonan mantan narapidana maju sebagai calon Kepala Desa. Hal tersebut menjadi pembicaraan hangat warga masyarakat yang enggan disebutkan inisial nya untuk dipublish dimedia ini, Rabu (9/6/2021).

Menurut informasi warga tersebut (inisial x, red) menyampaikan hal ini agar masyarakat mendapat pencerahan (edukasi peraturan hukum di negeri ini) dan menjaga independensi dirinya agar tidak ada dugaan “suka atau tidak suka” terkait pemilihan calon kades di desanya, ungkap (inisial x, red).

Adanya dugaan pencalonan mantan narapidana maju pada pencalonan Kades di Desa Teluk Sungkai ini mulai jadi pembicaraan karena jadwal pemilihan Calon Kades ini akan diselenggarakan secepat cepatnya pada bulan Agustus dan selambat lambatnya pada bulan Oktober 2021 ini.

“Ia berharap pihak BPD atau Ketua BPD desa netral dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini,” pungkasnya.

Kemudian menurutnya (inisial x, red) jika dugaan calon mantan narapidana ini benar adanya akan maju pada pencalonan Kades di Desa Teluk Sungkai, Kecamatan Teluk Cenaku, Kabupaten Indragiri Hulu tentu akan menjadi preseden buruk bagi masyarakat dan mencederai peraturan perundang-undangan dan syarat lain yang diatur dalam Peraturan Daerah, Katanya.

Dalam hal peraturan ini dirinya (inisial x, red) sudah menanyakan kepada beberapa kolega-kolega nya dan bertukar informasi terkait beberapa aturan pemerintah dalam prosedur tentang Pilkades calon Kepala Desa tersebut, disebutkan sebagaimana pada, Pasal 21 Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pilkades Calon kepala Desa wajib memenuhi persyaratan: warga negara Republik Indonesia; bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Kemudian memegang teguh dan mengamalkan pancasila, melaksanakan undang-undang dasar negara republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;

Kemudian berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat; berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada saat mendaftar; bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa; dan bersedia dicalonkan menjadi kepala Desa;

[dihapus;

Tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;

Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang; dan tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Kemudian berbadan sehat; tidak pernah sebagai kepala Desa selama 3 (tiga) kali masa jabatan; terakhir syarat lain yang diatur dalam peraturan Daerah.

“Ya dengan adanya pemahaman terkait peraturan dan undang undang yang berlaku harusnya masyarakat baik dari pihak BPD, Pemerintah Daerah Inhu memberikan pencerahan dan edukasi bagi kemaslahatan masyarakat desa kedepan,” tegas (inisial x, red).

Pemahaman dan pedoman tersebut juga harus didasari dan mengacu pada Dasar Hukum yang termaktub dalam: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa; Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa; Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 21 Permendagri No.65 tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No.112 Tahun 2014 Tentang Pilkades, tutupnya. (Sur)

Komentar

Fokus Berita Nasional