08/14/2022
Post Visitors:20

Muara Teweh – FBN || Melalui Damang Kepala Adat Gunung Purei, Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan (MD AHK) Kabupaten Barito Utara melayangkan surat gugatan dan tuntutan kepada PT Indexim Utama Corporation.

Ketua MD-AHK Ardianto SH mengatakan pengambilan tindakan penegasan ini dilaksanakan melalui jalur kedemangan selaku instansi yang merupakan pimpinan adat yang kedudukan sebagai mitra Camat dalam bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan masyarakat dan lembaga adat serta hukum adat di wilayahnya.

“Kami telah menyampaikan surat tuntutan tersebut pada Senin 10 Agustus 2020 kepada Damang Kepala Adat Gunung Purei,” ungkap Ardianto kepada sejumlah wartawan di PWI Barito Utara, Kamis (13/08/2020).

Didalam surat gugatan tersebut berkaitan dengan kerusakan hutan sakral bagi umat hindu Kaharingan Gunung Peyuyan, yang dilakukan oleh PT Indexim Utama Corporation.
“Sampai saat ini, kami merasa bahwa perusahaan tidak menghargai kepercayaan umat Hindu Kaharingan dalam melakukan aktivitasnya.
Oleh sebab itu, didalam gugatan yang disampaikan ini , kami hanya membantu pihak warga Muara mea sekaligus menuntut hak umat hindu kaharingan.

Kami mengharapkan, Lembaga adat benar-benar bisa memproses permasalahan PT Indexim Utama Corporation dengan warga Desa Muara Mea dan Umat Hindu Kaharingan dengan sidang adat, karena kegiatan perusahaan tersebut merupakan pengrusakan wilayah paling sakral bagi umat Hindu kaharingan.

“kami juga sangat percaya bahwa Lembaga adat benar-benar menjalankan fungsinya sebagai Lembaga peradilan adat, melalui hakim-hakim adat,” ungkap Ardianto didampingi ketua PHDI, Ketua LP TIK, dan ketua GPK Kabupaten Barito Utara.

Pihaknya, tidak menginginkan, pegalaman-pengalaman seperti yang lalu bahwa ketika ada persoalan seperti ini pihak lembaga adat hanya berfungsi sebagai mediator. “Harapan kami kedemangan dapat melakukan proses peradilan adat,” jelasnya.

Disampaikannya pula bahwa, tuntutan yang dimaksudkan dalam surat tersebut merupakan tuntutan dari warga Desa Muara Mea, Kecamatan Gunung Purei yang bersengketa dengan perusahaan tersebut. “Jadi dalam surat tuntutan tersebut, kami hanya memperkuat isi tuntutan yang dilayangkan oleh masyarakat melalui jalur yang ada,” terangnya.

Pewarta : Leny

%d blogger menyukai ini: