Media: Kepanikan Capres Cawapres dan Publik

55

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS) Saya mengutip padangan sejumlah pakar Politik, Kebijakan, Sosial dan Media massa seperti Wayne Parsons, Henshel, Wilkins, Fishman, Cohen, dll. Menurut Henshel (1990), peran media dalam proses pembuatan agenda merupakan faktor penting yang harus dipertimbangkan dalam konstruksi problem. Peran media dalam menyebarkan opini sangat cepat dan besar pengaruhnya. Dikatakannya kepada media Fokus Berita Nasional.com.

Dari perspektif pendekatan “konstruktif” dampak media bisa menambah “sensitif” dan “memperkuat” gelombang kejahatan (Wilkins, 1964). Ide ini berperan besar dalam studi penyimpangan, dan terutama mempengaruhi cara memandang media sebagai “pembuat” gelombang kejahatan (Fishman, 1978, Cohen dan Young (eds), 1981, Amstrong dan Wilson, 1973, Chibnall, 1977).

Peran media dalam mendefinisikan problema dan perbesar isu diilustrasikan dalam studi sosiologi klasik oleh Cohen, Folk Devils and Moral Panics (1972). Studi ini mengangkat pertempuran antar geng tahun 1960-an dan cara media membesar-besarkan insiden itu, padahal itu dianggap hanya insiden kecil. Cohen berpandangan media massa sesungguhnya menciptakan problem, mendistorsi isu dan menciptakan ancaman stereotipe, media massa membentuk konteks untuk respons kebijakan, dan mempengaruhi “opini publik” dengan menentukan agenda publik dari sudut pandang insiden itu.

Karenanya, media, sebagai bisnis “pabrik” berita, juga terlibat dalam penciptaan problem. Media memilih kejadian-kejadian yang “layak diberitakan” (newsworthy) dan dalam melakukan seleksi media massa memasukan atau mengesampingkan isu, peristiwa, dan ide (Eastonian memandang, media bertindak sebagai penjaga gawang). Tetapi Henshel (1990) mencatat, peran media juga harus dilihat bersama dengan bagaimana pakar memanfaatkan dan dimanfaatkan media, dampak dari “propaganda” birokrasi, serta pengaruh sinetron drama dan acara tv lainnya yang berkaitan dengan problema sosial. (Wayne Parsons, 2001).

Saya mengutip sejumlah teori yang fokus pada media bagian dari problem sosial. Berkaitan dengan pemberitaan sejumlah peristiwa dan isu belakangan media massa, terutama tv mengarus-utamankan secara massif pemberitaan seputar Pemilu 2019 di Indonesia. Lebih tujuh bulan memberitakan kampanye Capres-Cawapres 01 dan 02, Partai Politik, dan para Caleg. Hampir tiap menit muncul tayangan kampanye Parpol. Lebih-lebih ketua Parpol yang punya media massa sendiri. Kampanye itu sampai menjemukan dan membikin pusing kepala. Ujungya tidak memperoleh target, 4% dari ketentuan parlementary threshold. Yang lebih seru lagi ketika menayangkan hasil quick count dan exitt poll sejumlah lembaga survey.

Cuick count dan exitpoll yang memenangkan Paslon Capres-Cawapres 01 dan menyebut Presiden terpilih versi quick count menyebab timbulnya problem. Media massa yang memberitakan secara massif menciptakan problem baru. Media membentuk persepsi dan opini baru, bahwa Paslon 01 menjadi pemenang Pemilu 2019.

Terbentuknya persepsi, isu dan opini baru ini sontak membuat Paslon Capres-Cawapres 02 timbul kepanikan dan meradang/marah luar biasa. Paslon 02 tidak terima dan tidak percaya pada lembaga survey. Muncullah problem baru. Mereka menyatakan, Paslon 01 curang, lembaga survey bohong dan memihak pada petahana, juga KPU ikut curang. Paslon 02 melalui tim internal BPN melakukan real count dan exitpoll. Hasilnya mencengangkan, Paslon 02 mendapat angka lebih tinggi ketimbang Paslon 01. Selanjutkan mengumumkan kemenangan dan mendeklarasikan sebagai Presiden Rakyat Indonesia. Semua itu menjadi perhatian media domestik dan asing.

Akibat pemberiaan media massa yang massif sepanjang 24 jam ditambah ciutan-ciutan Medsos maka problem sosial semakin banyak dan kompleks. Problem sosial seputar Pemilu 2019 akan menambah beban kepanikan dan pandangan negatif dalam membentuk masyarakat baru yang damai dan sejuk. Maka langkah KPI menghentikan penyiaran hasil quick count dan exitpoll di sejumlah media massa dapat menurunkan tensi ketegangan dan kepanikan.

Kemudian kegiatan dialog sejumlah tokoh di Indonesia yang ditayangkan tv dapat menyejukan hati. Setidaknya bisa menurunkan ketegangan. Yang menang dalam Pemilu harus merangkul yang kalah dengan penuh persahabatan dan persaudaraan. Dan harus bersabar menunggu sampai ada pengumuman KPU pada 22 Mei 2019, setelah itu silahkan Deklarasi Kemenangan Sebagai Presiden-Wakil Presiden 2019-2024. Siap-siap Presiden dan Wapres Baru.

Dalam menuju masyarakat modern yang terbuka, maka semua elemen harus punya komitmen dan tanggungjawab dalam pengendalian dan kontrol peran media massa. Sebaliknya, media massa harus punya tanggungjawab dalam menjaga suasana damai dan sejuk. Apalagi di dalam masyarakat pluralis Indonesia ini, peran media dalam menjaga keutuhan NKRI merupakan prioritas utama.

Padahal kita punya permasalahan yang lebih serius daripada perlombaan perebutan opini, isu dan image tentang kekuasaan, yakni kemiskinan dan permasalahan lingkungan semakin parah. Seperti pencemaran dan perusakan lingkungan akibat pengelolaan sampah dan limbah B3 yang amburadul. Pemerintah baru kedepan harus bekerja lebih cepat dan komprehensif selesaikan permasalahan sampah dan limbah B3, juga masalah lingkungan lainnya. Masalah-masalah itu jika tidak ditangani secara serius boleh jadi akan menghancurkan bumi Indonesia dan menjadi problem lingkungan dan sosial yang lebih besar dan dasyiat. Selamatkan bumi Indonesia. Selamat Hari Bumi pada 22 April 2019. 22/4/2019. (red)


TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini