oleh

Mediasi Kompensasi Lahan Masyarakat Kecamatan Teweh Timur dengan PT. BEK, Bupati Barut : Saya Membela dan Memohon untuk Masyarakat Saya

FBN|| Muara Teweh – Kemampuan Pemerintah Daerah dalam menyelesaikan permasalahan publik menjadi titik tekan kredibilitas pemerintah dalam pengelolaan konflik yang setiap waktu dapat terjadi.


Seperti halnya yang terjadi dengan Masyarakat Warga Benangin I, II Kecamatan Teweh Timur, Barito Utara, Kalteng. Konflik terjadi karena adanya tuntutan persamaan besaran kompensasi lahan di areal kerja PT. Bahrinto Eka Tama (BEK) Gruop Banpu yang masuk di wilayah Benangen I, II kecamatan teweh timur dengan laham PT. BEK di Kaltim, Sampai sejauh ini pihak -pihak yang terlibat dalam konflik tidak mampu berkompromi, dengan keadaan demikian maka diperlukan campur tangan pihak ketiga (pemerintah) yang mempunyai kredibilitas dalam menyelesaikan konflik.

Setelah bergulir beberapa kali mediasi difasilitasi berbagai pihak dan menindak lanjuti surat Kapolres Barut tentang undangan tanggal 28 april 2021 yang tidak dihadiri oleh PT. BEK, mengingat Hal tersebut membutuhkan penyelesaian melalui koordinasi yang baik, Pemerintah Daerah Barut hadir mengambil langkah proaktif untuk memediasi antara para pihak yang bersengketa, dilaksanakan di ruang rapat Setda lt. 1 pertemuan tersebut berlangsung selama 4 jam dan tertutup bagi awak media.

Dihadiri langsung oleh Bupati Barut, H. Nadalsyah, Kapolres AKBP Dodo Hendro Kesuma, Dandim 1013 Letkol Kav, Rinaldi Irawan, Sekda Jainal Abidin, Kepala ATR/BPN Barito Utara, Kabag Pemerintahan Pemda Barito Utara, Kepala UPT KPHP Barito Hulu V Dishut, Camat Teweh Timur, Kapolsek Teweh Timur, Kades Benangin II, Pimpinan PT Bharinto Ekatama Vise Presiden Direktur, Astra Aditya dan Surya Baya, perlu di ingat perseteruan tambang PT BEK di Wilayah Benangen ini mencuat lantaran salah satu warga pemilik lahan protes, tanahn miliknya di garap tanpa permisi oleh perusahaan.

Aksi warga itupun berbuntut panjang dengan dilaporkannya, pemilik Lahan di lokasi Tinum Karebe, Blok Lampanang, Desa Benangin II, Surya Baya ke polisi pada bulan April 2021 lalu, sampai dimediasi oleh pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara hari ini (17/05/2021), Namun dari pantauan media FBN, masih belum ada titik terang kesepakatan dalam penyelesaian lahan warga Benangin II dengan pihak PT BEK.

Hirung, Manager eksternal PT. BEK mengatakan,” Kami belum bisa memberikan keputusan dan akan segera menyampaikan hasil Rapat hari ini ke management pusat PT. BEK di Jakarta”Katanya singkat. (Leny)

Komentar

Fokus Berita Nasional