Meneropong Target JAKSTRANAS Pengelolaan Sampah 2017 – 2025

60

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Para pegiat lingkungan dan persampahan mendorong agar pemerintah mempercepat realisasi Peraraturan Presiden No. 07/2019 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga. Jakstranas itu merupakan implementasi UU No. 18/2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Peraturan Pemerintah No. 81/2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Disampaikan Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI), Ketua Koalisi Persampahan Indonesia (KPNAS) dan Anggota Dewan Pengarah dan Pertimbangan Pengelolaan Sampah Nasional (DP3SN). Senin (22/4/2019) kepada media online Fokus Berita Nasional.com. Jakstranas adalah arah kebijakan pengelolaan sampah dalam periode waktu 2017-2025. Targetnya adalah penanganan sampah hingga 70% dan pengurangan sampah hingga 30% pada 2025. Sekarang berada pada 2019, kita punya waktu 6 tahun lagi untuk memenuhi target tersebut.

Tampaknya, target tersebut masih sulit tercapai. Penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir. Kita lihat sejumlah kota/kabupaten tingkat pelayanan masih dibawah 50% dari total volume sampahnya. Ada juga kota/kabupaten sudah mampu di atas 50% bahkan di atas 70%.

Tetapi pada tahapan pengurangan sampah, khususnya sampah yang diolah dengan multi-tehnologi ramah lingkungan belum jelas. Baik Pemerintah Pusat dan kota/kabupaten pada umumnya tidak punya data valid berdasar fakta lapangan. Meskipun ada hanyalah asumsi-asumsi. Asumsi semacam itu tidak akurat dijadikan basis pengambilan keputusan dan kebijakan.

Logika sehatnya, jika ada pengurangan sampah di tingkat sumber secara riel dan signifikan maka sampah tidak jadi masalah. Contoh, masih banyak volume sampah yang masuk ke drainase, kali, dibuang di lahan kosong, dll. Kemudian sampah, terutama plastik masuk ke perairan laut. Laut jadi muara akhir sampah!

Penanganan sampah laut sangat sulit dan membutuhkan biaya, tenaga, pikiran dan teknologi sangat besar. Untuk mengefektifkan penanganan sampah laut dikeluarkan Peraturan Presiden No. 83/2018 tentang Penanganan Sampah Laut. Namun, implementasinya tidak mudah.

Peraturan perundangan semakin banyak dikeluarkan, ternyata masalah sampah semakin rumit dan kompleks. Apakah ada korelasi semakin banyak peraturan maka uruasan sampah semakin bertambah pelik dan kompleks? Semacam hipotesis, ada korelasi positip.

Kita lihat urusan sampah di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) dan Karawang masih jadi masalah yang rumit dan kompleks. Contoh, Kabupaten Bekasi, Karawang masih dirudung persoalan sampah di tingkat sumber. Masih ingatkah kasus Kali Pisang Kabupaten Bekasi ketika hujan penuh sampah. Juga kali CBL dan kali irigasi di Batujaya Kabupaten Karawang.

Kemudian, kita lihat pada tingkat TPA/TPA. misal, TPST Bantargebang kondisi tumpukan sampah semakin tinggi sementara semua zona sudah penuh. DKI mengirim sampah 7.200-7.500 ton/hari. Sementara pengolahan dan pengurangan sampah masih minim. Juga kita lihat TPA Sumurbatu, sebanyak 1.500 ton/hari dibuang disini. TPA Sumurbatu dikelola open-dumping, sampah tidak ditata akibatnya kita hujan terjadi longsor. TPA Sumurbatu sering longsor. Sementara leachate-nya sebagian besar langsung mengalir ke Kali Ciketing terus ke Kali Asem. Dampaknya kualitas lingkungan memburuk dan ancaman kesehatan semakin menakutkan. Kasus lain, TPA Rawa Kucing belum lama ini pun longsor.

Kondisi buruk itu dialami TPA Burangkeng milik Kabupaten Bekasi, yang pernah ditutup sejumlah warga bulan lalu. TPA Burangkeng dikelola dengan sistem open-dumping. Sekitar 800-900 ton/hari sampah dibuang ke sini. Padahal luas wilayah dan jumlah penduduknya lebih besar Kabupaten Bekasi ketimbang Kota Bekasi. Jelas dampaknya terhadap lingkungan dan kesehatan warga semakin menekan dan buruk. Kondisi lingkungan jorok dan sangat bau. Hal serupa, buruk, terjadi pada TPA Jalupang Kabupaten Karawang. Belum lama ini Kabupaten Karawang pernah dilanda darurat sampah.

Padahal dalam UU No. 18/2008 TPA open-dumping dilarang. Pasal 44 ayat (2) menyatakan: Pemerintah daerah harus menutup tempat pemrosesan akhir yang menggunakan sistem pembuangan terbuka paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak berlakunya Undang-Undang ini. Sistem pembuangan terbuka sama dengan open-dumping.

Penyelesaian sampah di TPA yang tidak beres dan timbulkan masalah lebih rumit dan kompleks memunculkan konflik vertikal dan horizontal. Kasus ini pernah dialami TPA Galuga Kabupaten Bogor beberapa kali ditutup warga sekitar. Belum lama warga sekitar menutup TPA Wiyungan Yogyakarta. Penyebabnya sampah di TPA bertambah banyak hingga menutup jalan warga. Sementara pencemaran udara, tanah dan air tak terelakan.

Kebiasaan dan peradaban pengolahan sampah di TPA sulit dipahami oleh logika sehat. Juga logika sederhana orang awam. Hampir tiap tahun atau beberapa tahun sekali Walikota/Bupati atau Gubernur bahan Menteri meresmikan fasilitas pengolahan sampah, seperti sorting plant, composting, recycling pkant, insinerator mini atau macam-macam proyek. Tetapi yang mencengangkan pasca peresmian tidak ada aktivitasnya. Proyek itu selesai berbarengan dengan lenyapnya hiruk-pikuk peresmian. Suatu tradisi maniak seremonial ?!

Kapan permasalahan sampah di daerah-daerah di Indonesia akan diselesaikan dengan penuh rasa tanggunjawab dan komitmen tinggi. Apakah perlu mengeluarkan peraturan perundangan baru lagi ! Sebelum bumi kita dan isinya tercemar dan rusak oleh sampah dan limbah B3, perlukah terobosan baru yang lebih sederhana dan praktis. (red)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini