oleh

Mengingat Kembali 5 Pilar Utama Dalam Poros Maritim Dunia

FOKUS BERITA NASIONAL – Indonesia merupakan negara kepulauan terluas di dunia terdiri lebih dari 17.504 pulau serta memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km, terletak pada posisi strategis antara dua benua Asia dan Australia serta dua samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki laut yang luas dan garis pantai yang panjang, maka selayaknya sektor maritim dan kelautan menjadi strategis ditinjau dari aspek ekonomi dan lingkungan, sosial-budaya, hukum dan pertahanan keamanan.

Disadari bahwa sektor kemaritiman dan kelautan belum begitu mendapat perhatian dari pemerintah, maka sejak di era pemerintahan Presiden Joko Widodo dengan visi pembangunan “Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” mengembalikan semangat dan harapan baru dalam membangun aspek kelautan dan maritim untuk kesejahteraan dan kemakmuran bangsa dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam kelautan yang selama ini belum diperdayakan dan dioptimalkan.


Pada Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur, di Myanmar tanggal 13 November 2014 Presiden Jokowi menyampaikan konsep yang disampaikan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia (PMD), Indonesia membutuhkan postur dan doktrin pertahanan yang disesuaikan dengan karakter kepulauan dan kemaritiman, maka diperlukan patroli armada menengah dan besar yang mampu mengarungi laut yang jauh dari pantai serta berbagai armada penghubung (konektivitas) antar pulau.

Kita optimis bahwa generasi yang akan datang memungkinkan Indonesia akan kembali menemukan jati dirinya sebagai bangsa maritim, maka untuk itu diperlukan perubahan mindset “ sikap-mental”, dengan penuh kesadaran kembali ke jati diri berbasis maritim, dan ini harus terus dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan.


Dengan posisi strategis serta memliki sumber daya laut berpotensi menghasilkan panas bumi, mineral, minyak, dan gas bumi dan sebagainya menjadi peluang meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mendukung terwujudnya Indonesia menjadi PMD namun posis demikian mengandung potensi ancaman bagi kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa.

Kondisi Indonesia berbatasan langsung dengan sejumlah negara berpotensi terjadinya konflik perbatasan dengan negara lain, serta di posisi silang dunia maka Indonesia rawan terhadap terhadap tindak kejahatan laut dan pelanggaran hukum laut juga dapat menjadi ajang dan rawan terhadap konflik kepentingan ekonomi regional dan global. Disamping itu perlunya memperhatikan perkembangan lingkungan strategi baik di tataran global,regional dan nasional yang terjadi.


Dalam mewujudkan Indonesia sebagai PMD, maka menurut Presiden Jokowi, pengembangan sektor kelautan menjadi fokus Indonesia pada abad ke-21 menekankan 5 (lima) pilar utama dalam PMD yaitu pertama, pembangunan kembali budaya maritim Indonesia. “Sebagai negara yang terdiri atas 17 ribu pulau, bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana mengelola samudera.

Dengan membangun kembali kesadaran masyarakat akan pentingnya laut bagi bangsa Indonesia, salah satu aspek budaya yang perlu dikembangkan adalah PKBN masyarakat berdimensi maritime untuk mewujudkan nasionalisme. Hal ini seperti syair lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut, hal ini menginspirasi bangsa Indonesia memotivasi unyuk mengembalikan masa kejayaan bangsa Indonesia diakui sebagai bangsa maritim yang disegani oleh bangsa bangsa lain.


Kedua, ekonomi maritim: mengelola dan sekaligus melestarikan sumber daya maritim bangsa, dengan berkomitmen untuk menjaga dan mengelola sumber daya laut, dengan fokus membangun kedaulatan pangan laut, melalui pengembangan industri perikanan, dengan mendukung pengamanan atas eksistensi, pemanfaatan, pengusahaan dan pelestarian sumber daya kelautan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Dimana semua kekayaan maritim yang ada akan digunakan sebesarnya untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat.


Ketiga, diplomasi maritim dalam mencapai tujuan Indonesia harus mampu mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan, dengan menjalankan diplomasi pada domain maritim. Demikan juga dalam hubungan regional maupun internasional harus dapat meningkatkan kerjasama kemaritiman guna untuk kepentingan nasional demi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Dengan adanya persaingan politik perdagangan internasional di kawasan regional maupun internasional, terutama persaingan dagang antara Amerika Serikat dan China, dimana kedua kekuatan yang saling berkompetisi ini hal ini harus dapat dimanfaatkan oleh Indonesia dengan berpedoman politik luar negeri “bebas aktif”. Keempat, konektivitas maritim dengan memprioritaskan pembangunan infrastruktur maritim, pembangunan sarana dan prasarana perhubungan dan pariwisata laut.

Untuk menjadi poros maritim dunia, maka infrastruktur tol laut mutlak dibangun dan tersedia seperti sarana prasarana pelabuhan, kapal angkut/penumpang, alat navigasi pelayaran. Indonesia banyak memiliki pulau/pelabuhan seperti Pulau Sabang, Pulau Batam, Pulau Bintan, Cilacap, Bitung, Palu, Kupang, dan Sorong sebenarnya cocok dikembangkan menjadi deep sea port atau global transhipment port seperti Singapura.

Sistem transportasi bertumpu jalur darat, berpotensi mendegradasi kualitas lingkungan juga tidak mampu menjawab persoalan transportasi barang yang efektif, maka gagasan Presiden Jokowi tentang tol laut menjadi sangat penting, karena mempermudah kelancaran distribusi logistik ke seluruh pelosok Nusantara dan mengurangi beban Pulau Jawa yang sudah sangat berat.

Demikian juga yang tidak kalah pentingnya konektivitas adanya hubungan (interkoneksi) antara rute pelayaran laut dengan prasarana darat (seperti jalan raya dan jalur kereta) dan udara. Interkoneksi ini akan membuat lalu lintas orang dan barang menjadi semakin mudah, murah, dan menjangkau daerah yang lebih luas. Dampaknya adanya geliat ekonomi di luar pulau pulau Jawa akan terus tumbuh dan berkembang, sehingga kesenjangan antar wilayah dapat terus ditekan.


Kelima, Keamanan Maritim, sebagai negara terletak diantara dua samudera, Indonesia memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim, hal ini diperlukan bukan saja untuk menjaga kedaulatan dan kekayaan maritim Indonesia, tetapi juga sebagai bentuk tanggungjawab pemerintah dalam menjaga keselamatan pelayaran dan keamanan maritim. Dalam menanggulangi kerawanan di laut, diperlukan postur pertahanan yang memiliki daya tangkal yaitu: kekuatan, kemampuan dan penggelaran.


Kekuatan disini diartikan sebagai kualitas dan kuantitas persenjataan, seperti tipe pesawat tempur, kapal selam, kapal perang, tank, dan lain-lain beserta jumlahnya. Sedangkan kemampuan adalah kemampuan personil, termasuk kemampuan memelihara dan merawat alutsista sehingga tingkat kesiapan alutsista dapat selalu optimal. Penggelaran adalah penempatan secara geografis dari kekuatan pertahanan yang dilengkapi dengan sistem pendukungnya, termasuk penempatan pangkalan untuk resuplai logistik dan fasilitas pemeliharaan dan perawatan.


Dengan terjaganya keamanan di wilayah di sekitar posisi strategis Indonesia dengan didukung oleh kekuatan matra laut yang tangguh dan pengelolaan sumber daya laut yang baik dengan mengakomodir kepentingan pertahanan dalam pemanfaatannya maka visi menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia akan dapat segera terwujud. (R3d) Penulis : Warsito hadi – Bogor

Komentar

Fokus Berita Nasional