12/03/2022
Post Visitors:56

FBN – TANGERANG, BANTEN || Pemberitaan yang belum lama ini beredar di media online mediabuser.com, terkait persoalan intervensi pihak Pemerintah Kecamatan Balaraja Kabupaten Tangerang Banten, kepada Dedi Kaperwill Provinsi Banten, ironisnya ada beberapa media online yang menyangkal pemberitaan yang diterbitkan oleh media Buser.com, hal tersebut menjadi sorotan publik, apa yang sebenarnya yang terjadi ?…..

Tugas Wartawan atau PERS berdasarkan Undang Undang No 40 tahun 1999, telah dijamin Kemerdekaan Wartawan/Pers dalam melakukan tugasnya, Pasal 18 ayat 1 : Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan tugas Wartawan/Pers, ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan 3 dipidana dengan penjara 2 (Dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah), dan Pasal 4 ayat 2 tehadap Wartawan/Pers Nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan ataupun pelarangan penyiaran, dan Pasal 4 ayat 3, Untuk menjamin Kemerdekaan Pers Nasional mempunyai hak mencari, memperoleh informasi yang mengungkap Fakta Demi Keadilan.

Terkait adanya intervensi ataupun penekanan dari pihak Pemerintah Kecamatan Balaraja kepada Dedi Kaperwill Provinsi Banten, Artendy selaku Pimred Media Buser Hukum & Kriminal membenarkan hal tersebut, ” Memang benar dari pihak Pemerintah Kecamatan melalui Galih Sekcam Balaraja bersama 2 temannya mendatangi rumah Dedi Jumat malam 18/09/2020 sekitar jam 19. 30 WIB, dengan tujuan menekan Dedi bawa berita itu salah dan tidak terima Camat Balaraja disebut Oknum, mereka mengancam akan melaporkan ke Polisi dengan Pasal Pencemaran Nama Baik ‘ tutur Arfendy.Senin 21/09/2020.

Syarif Sekretaris Aliansi Pewarta Merah Putih (APMP) DPD Provinsi Banten menanggapi hal tersebut, sangat menyayangkan sampai terjadi, dan berharap pihak pihak yang mempunyai Kewenangan segera mengambil tindakan, supaya tidak menimbulkan opini yang negatif terhadap Pemerintah dan Pers.

” Adanya pemberitaan media Buser.com, tentang Kinerja Pemerintah Kecamatan Balaraja yang dinilai kurang baik, tentunya mengacu fakta fakta yang ada, dan beberapa media menyangkal pemberitaan yang telah diterbitkan oleh mediabuser.com, sedikit banyak menjadi sorotan Publik, oleh sebab kami berharap pemerintah dan Lembaga yang mempunyai kewenangan segera bertinda, supaya tidak menimbulkan Opini yang negatif terhadap pemerintah dan Pers, karena Pemerintah dan Pers adalah dua dari empat Pilar NKRI yang kita cintai ini ” jelas Syarif.

Menanggapi hal tersebut H. Hasanudin Haspian SH Ketua Umum LSM Cinta Banten (CB) yang juga sebagai Pengurus DPP Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), melalui pesan WhatsApp mengatakan “‘ Media dan LSM adalah Organisasi Sosial yang tanpa pamrih, Negara belum tentu dikatakan merdeka bila tidak ada jurnalis, siapakah yang menyampaikan Kemerdekaan di Wilayah Ploksok Negeri bahkan sampai ke Luar Negeri kalau bukan Jurnalis/ Wartawan/Pers ” tuturnya.

” Janganlah Jurnalis/Wartawan/Pers dan LSM yang bekerja menjalankan tugasnya dihambat dan dipersulit, dia bekerja sesuai dengan kodratnya Undang Undang dan Kode Etik, tidak mungkin Pejabat apapun diganggu pasti ada pelanggaran, jangan musuhi Wartawan dan LSM, jadilah Pejabat yang Sejati ” pungkas H. Hasanudin H. SH.

(Syarifuddin)

%d blogger menyukai ini: