08/11/2022
Post Visitors:33

FOKUS BERITA NASIONAL || Pandemi Covid-19 yang dialami oleh semua provinsi di Indonesia menimbulkan dampak penurunan wisatawan dan terhentinya aktivitas manusia di berbagai sektor. Dampak ini tak terkecuali juga dialami oleh Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Dampak terbesar dari Covid-19 pada provinsi NTT berasal dari penurunan konsumsi rumah tangga seiring dengan pembatasan sosial yang diterapkan untuk menurunkan penyebaran virus. Dampak lainnya sudah pasti berasal dari penurunan wisatawan mancanegara dan domestik seiring dengan larangan penerbangan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa secara khusus melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur tepatnya di Labuan Bajo, kabupaten Manggarai Barat, pada Kamis,16 Juli 2020. Menteri dan rombongan sampai di Bandara Udara Lombok pukul 14.25 WIT dan langsung disambutan hangat oleh Gubernur NTT Viktor Laiskodat, Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula, Ketua DPRD Mabar, Kapolres Mabar.

Menteri Suharso akan melakukan kunjungan kerja ke beberapa tempat di wilayah Manggarai Barat. Lawatan beliau yang pertama mengunjungi Puncak Waringin untuk meninjauan proyek infrastuktur berupa perbaikan jalan, pedestrian dan drainase, dan pembangunan infrastruktur Jalan Soekarno Hatta bawah.

Tak dapat dipungkiri Pandemi ini telah membuat jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Provinsi NTT mengalami penurunan signifikan sejak Februari 2020. Jumlah wisman secara kumulatif dari bulan Januari hingga Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 37,96 persen. Sejalan dengan penurunan wisman, tingkat penghunian hotel juga mengalami tren penurunan.

Menurut Menteri Suharso, Pemerintah Provinsi NTT dapat mengamankan kesehatan dan mulai menggerakan ekonomi dengan membuat pemetaan sektor ekonomi dan tenaga kerja. Pemetaan sektor ekonomi Provinsi NTT dapat dibagi menjadi empat kuadran, yang dilihat berdasarkan resikonya dan bagaimana protokol yang harus diikuti.

“Hampir 80% pekerja di provinsi NTT memiliki pekerjaan dengan risiko infeksi terhadap penyakit yang tinggi, maka untuk mengamankan kesehatan dan menggerakkan ekonomi, protokol kesehatan yang ketat harus diterapkan di provinsi NTT selama masa tatanan normal baru,” ujar Menteri.
Melihat hanya 10,9% saja tenaga kerja di NTT yang bisa melakukan work from home (WFH), maka sektor-sektor dengan potensi WFH tinggi diharapkan tetap menerapkan WFH untuk mengurangi risiko penyebaran virus.

“Saya melihat hanya sedikit jumlah pekerja di Provinsi NTT yang dapat melakukan work from home, maka protokol kesehatan harus diterapkan dengan benar untuk mengurangi risiko penyebaran virus yang lebih besar lagi,” ungkap Menteri.(Red)

Kamis, 16 Juli 2020
Tim Komunikasi Publik
Kementerian PPN/Bappenas

*Rencana Bangun Kita*
@RencanaBangunKita

%d blogger menyukai ini: