Neokapitalisme dan Policy Urban Bias Pembangunan Pertanian Pedesaan

68

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Indonesia sebagai negara agraris dengan jutaan petani menganut berbagai model pembangunan. Peneliti asing, RC Rice, The Origins of Basic Economic Ideas and Their Impact on ‘New Order’ Policies, BIES, 1983 menyatakan, bahwa dari tahun 1949-1953 dan 1965-1979 pemerintah tekankan pertumbuhan ekonomi ketimbangan pemerataan, sementara dari tahun 1953-1965 pertumbuhan ekonomi merupakan bagian teramat dilupakan.

Hal ini disampaikan Bagong Suyoto, Salah satu perintis Perkumpulan Bangkit Tani Pasundan, Ketua Umum Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). Kamis (30/5/2019).

Dikatakannya, Mulai tahun-tahun pertama Orde Baru lebih menonjolkan segi pertumbuhan ekonomi, kemudian menyadari perlu pemerataan dan stabilitas keamanan, saat itu dikenal dengan Trilogi Pembangunan.

Modeln pembagunan Indonesia, juga pedesaan menurut William Collier (et al., Acceleration for Rural Development in Java, 1982), Gillian Hart (1986), RC Rice dan Mubiyarto (1990) menyimpulkan, sesungguhnya Indonesia lebih menganut beberapa model pembangunan, karena pergeseran-pergeseran terus berlangsung mengikuti tuntutan masyarakat. Namun paradigma pertumbuhan dan teknokrasi, yang diklaim dari konsep ekonom Inggris Maynard Keynes yang berkembang pertama tahun 1930. (Yahya muhaimin, 1991).

Bahkan kini telah berkembang pemikiran neo-Keynes (Keynesian) semakin menguat. Utamanya pengaturan mekanisme berbagai fasilitas pembangunan industri pertanian pedesaan diarahkan untuk kebutuhan pembangunan industri dan kota, notabene ala kapitalis dan komersialis. Dus, dapatlah ditegaskan, bahwa “pembangunan di Indonesia dan juga strateginya dengan begitu telah bersifat urban bias, industrialization bias.

Istilah Urban Bias menjadi semakin populer ketika Michael Lipton dengan bukunya “Urban Bias” (1977a) dan Judith Hart (1977) saling mendiskusikan “the genesis of ideologies of urban bias” dalam kertas kerja tradisi klasik sebagai penerus ekonomi politik Marxian. Notion tersebut bermuara dari gagasan Sir James Steuart (1967) yang banyak mengulas rural-urban relations. Kemudian Adam Smith dalam Wealth of Nations (1976) membangun teori ‘sectoral bias’ atau urban bias tersebut. Bahwa sektor industri dan perkotaan lebih menguntungkan dalam investasi modal ketimbang sektor pertanian pedesaan.

Klaim Smith diperkuat Mick Moore, bahwa peranan pertanian akan memberikan “surplus” terhadap pembangunan manufaktur kita, dan division of labour dan semua kemajuan teknik serta output pertumbuhannya adalah lebih besar manufaktur ketimbang pertanian.

Bagi Lipton memperluas ide-ide sebelumnya itu, urban bias model berimplikasi terhadap “kelesuan harga pertanian yang direkayasa, rendahnya harga itu justru diterima para patron atau orang kaya, mendorong pola saving, investasi, income dan konsumsi tidak adil, beban pajak semakin berat, kekuatan-kekuatan dalam masyarakat petani dikooptasi, negara memonopoli berbagai kegiatan. (Lihat Frank Ellis, “Relative Agricultural and the Urban Bias Model: A Comparative Analysis on Tanzanua and Fiji).

Suasana yang direkayasa, dimobilisasi dan dikooptasi oleh kekuasaan birokrasi merupakan konteks dari “bureaucratic policy” yang diterapkan rezim Orde Baru dan dampaknya sangat besar hingga sekarang. Lebih detail lihat Josep Bijlmer and Marten Reurink, “Local Leadership in Urban Neighbourhoods in Java: From Ideology to Reality, in Philip Quarles van Ufford, ed., Local Leadership and Program Implementation in Indonesia, 1987.

Berkembangnya kapitalisme Barat bukan suatu yang baru, sejak zaman Belanda dan VOC-nya sebagai kongsi dagang telah banyak mempengaruhi struktur pertanian di Indonesia. Tahun 1920-an dan 1930-an Boeke menceritakan berlangsungnya “ekspansi kapitalisme barat atas ekonomi petani massif pribumi yang rentan”.

Praktek-praktek eksploitasi kapitalisme atas petani mencapai puncaknya pada zaman yang disebut “zaman perkebunan besar”, yang menyebabkan ‘shared poverty’, economical stagnation di Jawa. Ketika Orde Baru kapitalisme berkembang sangat pesat, bahkan zaman reformasi sampai sekarang kapitalisme bertambah menggurita.

Kecenderungan kearah kapitalisme diperkuat dengan ketentuan khusus lembaga dan negara donor, seperti World Bank, IMF, ADB, IGGI/CGI, serta Amerika Serikat, Jepang. Sekarang negara donor terbesar adalah RRT atau Cina. Syaratnya adalah harus dilaksanakan restrukturisasi dan rehabilitasi ekonomi-politik, dijalankannya diregulasi, liberalisasi dan kapitalisasi pembangunan di semua sektor, implisit pembangunan pedesaan (pertanian) yang diwakili Revolusi Hijau. (Suyoto, 2015).

Apa hubungan kapitalisme dengan pembangunan pertanian di pedesaan Indonesia sekarang? Representasi Green Revolution sebagai bentuk modernisasi, kapitalisasi dan komersisasi pertanian semakin kuat, suatu fakta obyektif tak terbantahkan. Para pemilik modal besar melakukan akumulasi aset tanah. Mereka mampu memiliki dan menguasai aset tanah ratusan, ribuan hingga jutaan hektar, sementara petani marginal atau gurem semakin banyak.

Akibatnya terjadi shared poverty. Seterusnya petani gurem menjadi buruh tani, penyakap. Mereka yang mampu bertahan pindah ke sektor lain, seperti pembuatan bata merah dan genteng (liok istilah Bekasi), buruh bangunan, toko dan sektor urban lain. Kasus ini terjadi di Desa Cibarusah Kabupaten Bekasi. Sejumlah desa di Jawa Barat, Malang Selatan, Lampung, dll yang pernah dikunjungi mengalami situasi serupa.

Bahkan sekarang ini untuk mencukupi pangan dalam negeri cenderung menekankan policy import pangan, seperti beras, jagung, kedelai, dll. Juga masuknya berbagai buah impor dari Amerikat Serikat, Jepang, Australia, Cina. Misalnya, Kabulog pernah mengatakan, bahwa komoditi beras dikuasai para kartel sehingga terjadi impor beras berlebihan, padahal beras dalam negeri cukup. Kondisi tersebut yang dirugikan adalah petani.

Ketika musim panen padi harga ditentukan oleh para tengkulak. Petani pun tak mampu tentukan harga padi. Para tengkulak dan bandar besar tentukan harga padi serendah-rendahnya. Ini belum termasuk yang melakukan praktek ‘ijon’. Sayang sekali ketika panen padi, petani malah mengeluh, setelah dihitung-hitung biaya untuk garap lahan sawah, Saprotan (seperti benih unggul, pestisida, herbisida, pupuk kimia, dll) tak sebanding dengan hasil penjualan gabah kering giling. Petani semakin bersedih, tiap malam menatap langit tanpa bintang. Belum lagi jika gagal panen akibat hama dan puso.

Siapa yang membela petani gurem? Katanya pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk mengangkat nasib petani. Namun, faktanya pembelaan itu tidak total. Petani tetap menderita akibat cengkeraman sistem kapitalisme, policy urban bias dan sekarang menjadi neo-kapitalisme. Dan sangat nyata Indonesia melakukan impor pangan makin besar, dan itu juga karena menguatnya globalisasi di segala sektor. (red*)