10/02/2022
Post Visitors:42
Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharuddin ketika menerima perwakilan elemen masyarakat beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Badan Kehormatan DPRD tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan.

FBN – Pelalawan || Terkait Video Call Seksual (VCS) menyeret oknum Anggota DPRD Kabupaten Pelalawan dari fraksi PDIP, Sozifao Hia sempat membuat heboh masyarakat Pelalawan beberapa bulan ini.

Berbagai elemen masyarakat mengecam perbuatan anggota dewan tersebut, bahkan ada menyuarakan agar diberhentikan sebagai anggota dewan atau pergantian antar waktu (PAW).

Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Baharuddin ketika menerima perwakilan elemen masyarakat beberapa waktu yang lalu mengatakan bahwa Badan Kehormatan DPRD tidak mempunyai wewenang untuk memberhentikan.

“Kita tidak mempunyai wewenang dalam hal ini. Kewenangan mengganti atau PAW anggota dewan berada di partai, yaitu PDIP”, katanya beberapa waktu lalu, kepada Tunas Muda Pelalawan (TMP), Forum Pemuda Pelalawan Bermarwah (FPPB) bersama mahasiswa

Menyikapi tuntunan itu, Ketua DPC PDIP Pelalawan Syafrizal yang juga sebagai wakil ketua DPRD Pelalawan akhirnya menggalar konferensi pers, setalah mengadakan rapat pleno membahas permasalahan yang menimpa kadernya di internal partai.

Hasil dari rapat pleno tersebut, DPC PDIP Pelalawan akhirnya mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya akan diteruskan kepada DPD PDIP Provinsi Riau.

Konferensi pers di Sekretariat PDIP Pelalawan, Rabu (31/03) kemarin Syafrizal yang didampingi sekretaris PDIP Pelalawan, Saniman mengatakan bahwa perbuatan yang dilakukan kadernya tersebut telah melanggar AD/ART partai.

“Ya, kita telah membahas masalah ini jauh hari sebelumnya dan hari ini melalui rapat pleno kita memutuskan bahwa perbuatan tersebut pelanggaran terhadap AD/ART partai”, katanya.

Namun mengenai sanksi yang akan diberikan, Syafrizal menjelaskan DPC PDIP Pelalawan tidak mempunyai kewenangan dalam hal itu. “Kita hanya bisa mengeluarkan rekomendasi yang selanjutnya akan kita serahkan kepada DPD PDIP Provinsi Riau”.

Ketika ditanya masalah pemberhentian atau PAW sebagaimana yang dituntut elemen masyarakat, Syafrizal mengatakan hal itu adalah wewenang DPP PDI Perjuangan.

“Dalam rekomendasi yang kita keluarkan, selain kepada DPD, tembusannya juga kita sampaikan kepada DPP. Jadi mengenai PAW itu adalah kewenangan DPP Ibu Ketum Megawati Soekarnoputri”, katanya.

Ketua DPC Kabupaten Pelalawan PDIP juga memberitahukan bahwa kasus ini sedang bergulir di Polda Riau. “Saat ini Polda Riau sudah memanggil beberapa orang saksi dan berkemungkinan akan ada yang ditetapkan tersangka”tandasnya. (Sur)

%d blogger menyukai ini: