oleh

Palayanan Listrik BUMD Tidak Optimal,Masyarakat Desa Kuala Panduk Sambangi Kantor DPRD Pelalawan

FBN # PELALAWAN – Masyarakat Desa kuala panduk , sambangi kantor DPRD Pelalawan soal pelayanan listrik Badan Usaha Milik Dearah ( BUMD ) tidak 24 jam dan pembayaran listrik terlalu membebani masyarakat. Hal diungkapkan Masyarakat saat menggelar Rapat Dengar Pendapat atau ( RDP) . Perwakilan diterima oleh Ketua Komisi III monang Pasaribu , didampingi Sekretaris Komisi III Junadi Purba , perwakilan PLN Rayon Pangkalan Kerinci anggota dewan lainnya , Senin (7/6) kemarin di Pangkalan gedung DPRD Pelalawan.

Hal itu sampaikan H Idris salah satu tokoh masyarakat Desa kuala panduk, Kecamatan Teluk Merenti usai saat menggelar Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan perwakilan PLN, dengan Komisi III DPRD Pelalawan.

“Saat ini penerangan di Desa Kuala Panduk menggunakan jaringan milik BUMD dan perusahaan milik daerah itu baru beroperasi setahun ini. Kami mengadu ke anggota DPRD ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat, dimana pelayanan BUMD sangat kurang bagus. Inti pada pelayanan yang saya maksud, karena harga pembayaran listrik kami sangat mahal mencapai setiap bulannya kami membayar Rp 250 ribu dan 300 ribu. Padahal penerangan listrik di Desa Kuala Panduk hanya sampai 6 jam,”kata Idris pada media ini

Diceritakan H Idris juga, bahwa masyarakat menginginkan penerangan listrik di Desa Kuala Panduk di ganti, dari BUMD menjadi PLN. Permintaan masyarakat pada pengalihan pengelolaan listrik ini mendapat dukungan dari Bupati Pelalawan dan DPRD Kabupaten Pelalawan.

” Hasil pertemuan ini, kalau pihak PLN setuju saja, tapi proses butuh bertahap. Masak jaringan listrik yang baru dipasang oleh PLN sampai Desa Pulau Muda hanya numpang lewat di Desa kita, masak Desa kami tidak bisa merasakannya. Kita berharap dengan pengajuan yang disampaikan ini dapat realisasikan secepatnya, kami Ingin merasakan penerangan listrik selama 24 jam,”ujarnya merasa kesal.

Menanggapi keluhan masyarakat Desa kuala Panduk pelayanan listrik BUMD, Anggota Dewan dari politisi dari partai PPP , Junaidi Pruba mengatakan, permintaan Arus listrik PLN Desa kuala paduk belum masuk , jadi masyarakat desa kuala panduk meinginkan yang masuk PLN bukan BUMD jadi itu keinginan masyarakat .

” Jadi itu sekarang masuk arus listrik itu arus dari BUMD , yang hidupnya cuma 6 jam , keinginan masyarakat disana ya pengennya harus yang hidup 24 jam ,” ujar Junaidi Pruba yang biasa disapa gope.

Dari hasil RDP dengan masyarakat dan perwakilan PLN rayon pangkalan kerinci , Gope menyebutkan bahwasanya PLN setujui permintaan masyarakat tapi harus melalui tahapan harus dipenuhi beberapa syarat

” ya tadi di RDP bersama masyarakat dan kita syarat-syarat agar masuk PLN daerah tersebut harus ada over jaringan yang sudah dipasang BUMD tentu jaringan milik BUMD ada pemindahan aset tentu harus administrasi diketahui oleh Provinsi dan menteri SDM seperti nantinya ada Multiguna perahlihan aset BUMD ke aset PLN nanti itu perlu tahapan maksimal 6 bulan .jadi ini bukan satu desa saja masih banyak desa lainnya menginginkan perahlihan seperti ini ,” imbaunya. (Sur)

Komentar

Fokus Berita Nasional