PDAM Tirta Tanjung, Jangan Lagi Bebani APBD Batubara !!

54

KAB. BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL | Percuma setiap tahun diperingati ‘Hari Air’ Sedunia, yaitu setiap tanggal 22 Maret. Dan sia-sia pula bila tema peringatan hari air setiap tahunnya selalu dirubah dan berganti sesuai issu yang sedang berkembang dan dialami oleh berbagai negara di dunia.

Jika di Indonesia khususnya di kabupaten Batu Bara, masalah air bersih masih menjadi persoalan yang urgen, padahal Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) sebagai penyedia air bersih dan air minum merupakan pihak yang seharusnya paling bertanggungjawab

Keberadaan PDAM Tirta Tanjung yang seyogyanya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau pemerintah kabupaten (Pemkab) Batubara, masih jauh dari harapan baik berdasarkan progres maupun provit coorporasi. Artinya bahwa pasca penyerahan dan pindahnya aset perusahaan dari PDAM Tirta Silaupiasa (Asahan), pola managemen pengelolaan perusahaan daerah (PD) penyedia Air Bersih dan air minum di Batubara ini rupanya tidak semakin baik bahkan malah cenderung semakin buruk

Sabtu (10/8/2019) kepada media ini diungkapkan oleh salah seorang penggiat sosial dari Lintas Elemen Masyarakat Batu Bara (LEM-BB), Mhd Arsyad Sahuri Nainggolan, bahwa banyak masyarakat pelanggan melalui pihaknya merasa kecewa atas pengelolaan PDAM Tirta Tanjung yang sampai detik ini tidak pun memiliki pola managemen yang jelas.

Bukti ketidakjelasan itu dikatakan Arsyad tak cuma dari intensitas pasokan air yang disalurkan kesetiap rumah pelanggan PDAM saja, melainkan secara kasat mata, begitu banyak aset PDAM yang terbengkalai dan masih tidak berfungsi, bahkan terkesan diterlantarkan begitu saja oleh pengelola managemen PDAM Tirta Tanjung sekarang ini.

Sampai hari ini keberadaan managerial PDAM Tirta Tanjung sendiri masih tidak jelas dan tidak pernah dipublikasikan, bahkan kami pun tidak tahu siapa Direktur nya dan kantor pusatnya dimana. Sedang apa-apa saja aset yang dimiliki oleh perusahaan air minum itu kita tidak tahu, jadi sudah sepantasnya pemkab Batubara mau membentuk Dewan Pengawas sebelum Batubara benar-benar dilanda krisis air bersih”, pungkasnya berharap.

“Sebagai sebuah perusahaan seharusnya PDAM Tirta Tanjung berorientasi pada bisnis dan provit, dengan mengutamakan ketersediaan air minum dan air bersih secara berkelanjutan.
Problematika yang dirasakan oleh lapisan masyarakat adalah masih sangat tidak lancarnya pasokan air ke kran-kran rumah maupun intansi alias supplay air bersih sering macat, sedang masalah klasik yang dialami PDAM diduga Arsyad, biasanya soal tunggakan pembayaran listrik kepada PLN sebab berawal dari menunggaknya tagihan rekening air pelanggan hingga managemen pun sering kali kesulitan membayar gaji karyawan.

Kemudian sebab itulah yang disinyalir pohaknya, seterusnya akan menjadi salah satu penyebab membengkaknya pengeluaran keuangan daerah hingga berujung menjadi beban APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kab. Batubara. Lantas akibat dari siklus pengelolaan managemen yang tidak jelas tersebut, pasti akan ber-efek tidak mendatangkan untung atau terus-menerus bakal mengalami kerugian. Maka dengan kondisi seperti itu jelas akan menjadikan PDAM Tirta Tanjung selamanya tidak memiliki provit dan sumber keuangan yang mandiri.

Oleh sebab itu kami berharap agar Pemkab Batubara bisa segera memperbaiki buruknya kondisi managerial PDAM Tirta Tanjung hari ini, sebelum krisis Air Bersih akan benar-benar melanda dengan sangat parah di kab. Batu Bara. Maka kami pun mendorong agar Pemkab Batubara dapat melaksanakan re-strukturisasi managemen PDAM, mendirikan Badan atau Dewan Pengawas serta menginvetarisir seluruh aset PDAM Tirta Tanjung”, tegas akitivis pemekaran kab. Batubara itu mengusulkan.

Dirilis sesuai data kliknewstoday.com. (Supriadi)