Pemilu 2019: Menuju Akhir Perang Strategi Para Bintang

52

BEKASI, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Persiapan Pemilu 2019 di Indonesia memakan proses begitu panjang dan anggaran cukup besar. Kampanye Capres-Cawapres selama tujuh bulan. Semua membutuhkan energi dan sumber daya sangat besar. Masing-masing membentuk tim sukses, TKN untuk No. 01 Pasangan Jokowi-Ma’ruf Amin versus BPN untuk No. 02 Prabowo-Sandi.

TKN maupun BPN terdiri dari orang-orang hebat dan juga bertaburan bintang-bintang, mulai bintang dua hingga bintang empat. Para Jenderal merancang dan menerapkan strategi perang bintang. Mereka mengerahkan sumberdaya dan networkingnya, termasuk jaringan intelejen dan IT.

Kita lihat sejarah Indonesia, bahwa negara ini dikendalikan oleh para Jenderal, kiyai dan ulama, dan paranormal. Tiga kekuatan sebagai tiang Indonesia, meskipun ada kekuatan kelompok-kelompok sipil, seperti kaum profesional, aktivis, dll.

Bagong Suyoto, Ketua Umum Asosiasi Pelapak dan Pemulung Indonesia (APPI) dan Ketua Koalisi Persampahan Nasional (KPNAS). Berpendapat, Setelah Indonesia merdeka, Orde Lama memegang kendali kekuasaan, kemudian diteruskan Orde Baru, dimana pada fase ini Indonesia secara kuat didominasi kekuatan para bintang selama 32 tahun. Indonesia terkerangkeng dalam sistem otoriter, tangan besi, muncul Dwi Fungsi ABRI. Sabtu (18/5/2019)

Saat itu tidak ada kebebasan berpendapat, berkumpul, berserikat, dll. Demokrasi dan partisipasi meranggas mati, yang ada mobilisasi massa. Kekuatan sipil, kekuatan di seberang pemerintah dibungkam dan diratakan bagai pasir pantai. Muncullah massa mengambang (floating massa). Implikasinya muncul golong putih (Golput). Namun kapitalisme dan erzat kapitalisme tumbuh, dikatakan Richard Robinson, Indonesia: The Rise of Capital (1987), juga bisa lihat Harold Chrouch. Pada masa itu militer terlibat dalam segala urusan, termasuk dalam bisnis. Richard Robinson mengupasnya pada bab 8, “The Military-Owned Business Group”.

Selama lebih tiga dekade Indonesia tertutup mendung gelap, masyarakat sipil dan komponen-komponennya melakukan gerakan ganti rezim. Mereka ingin perubahan! Pada tahun 1987-1989 perjuang itu dapat hasil suatu jejak transisi, dengan mundurnya Jenderal Soeharto. Sedang bintang-bintang di sekitar pemimpin itu makin redup. Kita lebih mengenalnya lahirnya era reformasi namun tidak total.

Istilah transisi adalah interval (selang waktu) antara satu rezim politik dan rezim lain. Menurut Guillermo O’Donnell dan Phillippe C. Schmitter (1993), transisi dibatasi, satu sisi, oleh dimulainya proses perpecahan suatu rezim otoritarian, dan di sisi lain, oleh pengesahan beberapa bentuk demokrasi, kembalinya beberapa bentuk pemerintahan otoriter, atau kemunculan suatu alternatif revolusioner. Sudah menjadi ciri transisi bahwa selama masa itu aturan main politik sama sekali tidak menentu. Tidak hanya karena aturan main tersebut bekerja dalam perubahan yang terus-menerus terjadi, tapi juga karena biasanya aturan tersebut dipertarungkan dengan sengit.

Kedua pakar itu melanjutkan, Para pelaku politik tidak hanya berjuang untuk sekadar memuaskan kepentingan-kepentingan pribadi sesaat dan atau kepentingan orang lain yang – menurut mereka – mereka mewakili, namun juga berjuang untuk menetapkan peraturan-peraturan dan prosedur-prosedur yang konfigurasinya dapat menentukan siapa yang mungkin akan menang atau kalah di masa mendatang. Sesungguhnya, peraturan-peraturan yang muncul akan sangat menentukan sumber-sumber mana yang secara sah boleh dikerahkan ke dalam arena politik, serta pelaku-pelaku mana yang diperkenankan masuk.

Para bintang atau Jenderal itu punya daya tahan dan strategi sangat jitu. Mereka masuk ke berbagai organisasi, seperti partai politik, asosiasi, himpunan, dll. Bahkan secara perlahan peran para Jenderal semakin kuat muncul ke permukaan. Perang dalam istilah agak keras, dan konstatasi terma lebih lunak, peran Jenderal semakin kuat baik di Paslon 01 maun 02. Para Jenderal punya komunitas tersendiri, meskipun juga berbaur dengan politikus, aktivis, pengusaha dan ulama.

Ujungnya tak terlalu lama lagi, para Jenderal itu akan berkompromi dan berkolaborasi, karena mereka memiliki ikatan mendalam mulai dari kesatuan hingga sekarang, meskipun Presiden Indonesia dari latar belakang sipil. Para Jenderal pada akhirnya akan menerima hasil Pemilu 2019, dengan Presiden dari sipil. Para Jenderal lebih utamakan kesatuan dan persatuan NKRI. Presiden menjadi simbol rakyat dan kalangan sipil. Syaratnya, para Jenderal dapat peran ikut tentukan permaian, peraturan dan prosedur, juga dapat manfatkan sumber-sumber alam Indonesia.

Para Jenderal apa pun alasannya, sudah terjaring dalam sejarah mengkritalnya iklim demokratisasi di seluruh dunia. Menurut Guullermo O’Donnell dan Phillippe C. Schmitter, Prinsip terpenting demokratisasi adalah kewarganegaraan (citizenship). Ini mencakup hak untuk mendapat perlakuan sama dengan orang lain berkenaan dengan penentuan pilihan-pilihan bersama, dan kewajiban pihak yang berwenang melaksanakan pilihan tersebut untuk bertanggungjawab pada dan membuka akses terhadap seluruh rakyat. Sebaliknya, prinsip itu juga membebankan kewajiban pada rakyat, untuk menghormati keabsahan pilihan-pilihan yang dibuat bersama secara sengaja, dan hak penguasa untuk bertindak dengan kewenangan (dan paksaan, kalau perlu), untuk mendorong efektivitas pilihan-pilihan ini, serta untuk melindungi negara dari ancaman-ancaman atas kelangsungannya.

Kita percaya, para Jenderal, ulama, paranomal dan raja-raja nusantara dan persatuanny akan menjaga keutuhan NKRI, dan tidak akan membiarkan kekuatan kelompok radikal atau ultra-radikal atau ideologi kanan yang akan merusak Indonesia. Indonesia dengan ideologi Pancasila sudah cukup baik untuk masa depan yang gemilang. Pemilu 2019 dan adanya presiden baru hanya sarana dan syarat tumbuhnya demokratisasi. Iklim demokrasi dan kebebasan di Indonesia harus dijaga sebaik-baiknya oleh siapapun.

Kita jangan kembali ke zaman otoritarian dan transisi, apalagi perang saudara gara-gara Pemilu, pastilah akan terjadi kebekuan, kegelapan dan kerugian luar biasa. Dan rakyatlah yang jadi korban dan rugi besar. Rakyat sipil harus tetap erat menjaga demokratisasi dan human rights di Indonesia. Kita harus hidup lebih damai, sejuk dalam naungan NKRI. (red**)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini