oleh

Pengangkatan dan Pemberentian Perangkat Desa Dewisari, Ketua BPD Tidak Merasa Menandatangani Berita Acara

https://fokusberitanasional.net KARAWANG – Polemik terkait pemberhentian 8 perangkat desa di Desa Dewisari Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang Ketua (BPD) Badan Permusyawaratan Desa Nurwendi tidak merasa menandatangani berita acara. Jum”at (24/09/2021).

Hal itu di ungkapkan oleh wakil Asari Kepala Dusun Pacing Utara Rt 07/03 yang menerima dan disodorkankan nya surat pengunduran diri oleh Kepala Desa dan di iming imingi honor siltap ADD atau Anggaran Dana Daerah,kalau surat pernyataan pengunduran sudah ditanda tangani baru hak siltaf baru di berikan kepada saya,dan seharusnya membuat surat pernyataan pengunduran diri harus inisiatif pribadi bukan ada paksaan dan tekanan, ini mah sampai ngasih surat pengunduran diri malam jam 10 malam, jadi itu kan enggak pantas sebagai pemerintahan desa kalau dengan cara seperti itu sama juga cacat hukum.

Msaih kata Wakil Asari kasihan sama saya masih sebagai kepala dusun dan saya wajib bertanya kesana kesini terutama kepada BPD sebagai lembaga Desa yang ada didesa dewisari, saya mohon masih sebagai perangkat desa untuk meminta keadilan Gimana caranya selama ini saya masih sebagai kepala dusun/perangkat desa Dewisari tidak dipekerjakan lagi oleh Kepala Desa Dewisari atau gimana Pak yang dikerjakan tapi kan caranya itu kan salah sekarang kan ada aturan undang-undang nya kenapa tidak dipakai,ditamabah sudah jelas ada surat edaran dari Menteri dalam negeri dan surat edaran dari sekda kabupaten Karawang Kenapa tidak dipakai.

Saya sampai sekarang mencari solusinya diwilayah pacing Utara RT 07 RT 03 Desa Dewisari sampai dari tokoh masyarakat itu kan udah mendukung menanda tangani buat bukti masih mendukung saya untuk masih menjabat sebagai Kadus/perangkat desa Dewisari,kalau tidak didukung dari warga setempat dan tidak ada aturan undang – undang buat apa untuk mempertahankannya. Ujarnya asari

“Ditempat yang sama Ketua BPD Desa Dewisari mengatakan
Pemberhentian mereka yang hanya mengandalkan selembar petikan SK ternyata melanggar ketententuan, dan saya sebagai Ketua BPD Nurwendi menegaskan SK pemberhentian parades yang tidak dilengkapi rekomendasi tertulis oleh camat dan BPD adalah pelanggaran,saya sebagai Mitra kerja sesuai tupoksi kinerja saya yang sudah ditetapkan sama peraturan perundang-undangan yang ada,yang untuk wewenang kembali lagi ke kadesnya silakan kalau bisa menyikapi dan bisa mengeluarkan dan untuk memberhentikan si perangkat tersebut ya itu untuk aturan dia sendiri yang punya aturan, cuman saya berdasarkan aspirasi bahwa kades hari itu secara hukum yaitu Cacat hukum,dengan disodorkannya surat pengunduran diri itu di tengah malam bukan di waktu jam kerja melainkan di rumah warga. Ujar Ketua BPD

Masih kata Ketua BPD, yang saya minta itu tolonglah untuk sekarang pak wakil Asari minta diaktifkan kembali untuk berdasarkan regulasinya, Jelas ini Politisi murni Itu cuman untuk pengunduran diri itu bukan secara pribadi malah disodorkan sama instansi itu sama pihak desa bersama kepala desa nya sendiri yang mengeluarkan,maka setelah pembagian honor yang tiga bulan lalu,langsung disodorkan surat pengunduran diri tersebut.

BPD mah cuman hanya menjalankan tugas kinerja BPD yang sudah di depan sama Perda 2019 ya gimana ya pasal 80 huruf a dan b itu Ya kita itu punya kewenangan yaitu menampung aspirasi dan menyerap aspirasi tersebut meminta bereaksi terhadap masyarakat kita Salurkan ke pihak Pemdes,untuk tidak mencampuri urusan semua urusan kembali lagi ke Pemda silakan itu cuman untuk masalah pelantikan yang sudah berjalan kemarin itu saya pribadi tidak menandatangani berita acara pelantikan pengangkatan perangkat desa yang baru itu pun tidak dihadiri sama Bu Camat dan BPD waktu pelantikan perangkat Desa Dewisari. Tegas Nurwendi Ketua BPD. ( Topan )

Komentar

Fokus Berita Nasional