oleh

Peraturan Gubernur Kalteng No. 4 Tahun 2021, Menjadi Payung Hukum Peladang Tradisional Non Gambut se-Kalimantan Tengah

FBN # BARITO UTARA – Prosedur dan batasan-batasan yang jelas, yang mampu melindungi praktik perladangan tradisional oleh masyarakat tradisonal Dayak di Kalimantan Tengah secara terkendali , menjadi koridor bagi kegiatan yang mendukung penghidupan masyarakat Dayak yang masih menggantungkan penghidupan dari berladang tadah hujan kini telah memiliki kepastian perlindungan hukum.

Point penting didalam Pergub Kalteng No. 14 tahun 2021 adalah, Masyarakat Hukum Adat yang masih berladang secara tradisional berazaskan kearifan lokal harus mengantongi Ijin dari Kepala Desa atas rekomendasi Demang Kepala adat, ijin ditembuskan kepada Perangjat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah bidang pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pembakaran hanya bisa dilakukan dilahan non gambut sesuai dengan kearifan lokal wilayah masing masing, maksimal 1 ha dengan jarak 1 km antara masing masing ladang. Dilakukan di akhir musim kemarau memasuki musim penghujan.
Permohonan ijin membakar ladang kepada Damang agar direkomendasikan Ke Kepala Desa harus persyaratan sebagai berikut :KTP, SKT dan Persetujuan Persambitan Ladang.

Sementara itu, Bupati Barito Utara melewati Kabagkum Pemda Barut meminta kepada segenap LSM dan Ormas Dayak di Barut yang bersentuhan langsung dengan masyarakat peladang agar turut berperan serta mensosialisasikan Peraturan Gubernur No. 14 Tahun 2021 ini.

“ Pergub ini menjadi payung hukum peladang tradisional semua wilayah seKalimantan Tengah, didalam Pergub tidak ada diamanatkan membuat Perbub, Karena kewenangan urusan masalah kehutanan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi, diatur dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.
Di Kabupaten kita hanya berbentuk pengawasan” terang Kabag Hukum Pemda Sugeng Waluyo saat disambangi Koalisi Ormas Barut dan Media FBN di Kantornya Senin (14/06/2021). ( Leny )

Komentar

Fokus Berita Nasional