01/28/2023
Post Visitors:89

Kades Jeringo Sahril, SH.

FBN – LOMBOK BARAT || Dalam menindaklanjuti pandemi virus Corona Covid-19 Bupati Lombok Barat mengeluarkan dan mensosialisasikan hari ini Senin tanggal 10 tahun 2020 di 10 Kecamatan di Lobar terkait Peraturan Bupati Nomor 50 tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Ketentraman dan Ketertiban Umum dimasa Pandemi Covid-19 mendapat sorotan dari Kades Jeringo Sahril, SH.

Yang mana Peraturan tersebut tidak teratur atau sistematis cara pembuatannya sehingga Peraturan Bupati itu dinilai bisa jadi cacat hukum dan administrasi dan juga bisa bersifat fatal karena dalam Peraturan tersebut Pasal demi Pasal itu tidak teratur cara membuatnya, terlebih rujukan daripada Peraturan Bupati tersebut dalam menerapkan sanksi tidak relevan dengan acuan Perda yang digunakan.

Sahril sekaligus selaku ketua divisi hukum dan advokasi Forum Kepala Desa Gunungsari-Batulayar (FK2GB) menyampaikan bahwa Pasal demi Pasal yang dimaksud itu adalah Pasal 5 ditaruh di bawah Pasal 6 dan jumlah Pasal yang mengatur itu ada 7 Pasal akan tetapi dimasukkan 13 Pasal dan 6 pasalnya dikemanakan?

“jangan sampai Pasal saja dikorupsi apalagi dananya” itu menjadi atensi kita bersama dan yang kedua yang menjadi rujukan di pasal pasal 5 yang semestinya menjadi pasal 6 yang mengatur tentang sanksi itu tidak punya korelasi dengan protokol kesehatan yang mengatur tentang pandemi yang dikaitkan dengan Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 Tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan jangan hanya sekedar mirip-mirip itu dijadikan rujukan biar kita tidak salah dalam menafsirkan dan menerapkannya.

Hal itu disampaikan Sahril pada saat dilakukan sosialisasi Peraturan Bupati tersebut di kantor camat Gunungsari yang dihadiri oleh asisten 1 dan tim ahli beserta dinas kesehatan dan para kepala Desa dan kepala Puskesmas di wilayah kecamatan Gunungsari.

Sahril sangat menyayangkan peraturan itu bisa ditandatangani oleh Bupati dan sekda dan sudah diparaf oleh Kabag hukum sesuai dengan prosedur dan dia berharap kejadian tersebut tidak terulang kembali karena ini bisa berakibat fatal dan dia meminta kepada Bupati agar selektif dan membaca setiap regulasi yang harus ditandatangani termasuk kinerja Kabag hukum tidak luput dari sorotan.

Kinerja Kabag hukum perlu dievaluasi karena secara administratif Kabag hukum bertanggung jawab terhadap pembuatan regulasi itu, Kades yang dijuluki kades satu miliar itu berharap semoga masukan yang konstruktif itu bisa didengarkan oleh bupati sebagai atensi untuk mengevaluasi bawahannya dalam membangun Lombok Barat lebih mantap dan lebih baik dari sebelumnya tutupnya. ( Red)

You cannot copy content of this page

%d blogger menyukai ini: