Pernyataan MT Terkait SPPT Palsu

54

KAB. SUBANG, FOKUS BERITA NASIONAL | Terbitnya SPPT atas nama Heri No.129, Dodi No.131, Mamat No.130, H.Amid No.132 dibuat oleh Oknum ASN berenisial MT yang bertugas di Kel.Cigadung, dan SPPT tersebut diduga palsu (tidak berada dilokasi bangunan), keterangan tersebut bedasarkan pengakuan berikut data yang diberikan Mursal Ardiansyah kepada awak media, Selasa (10-09-2019).

Hasil dari pengakuan Mursal Ardiansyah pihak media mencoba wawancara kebeberapa narasumber. Pengakuan dari Kasie Kesos Kelurahan Soklat (Cicih Risnawati, S.AN) pihak pemohon pembuatan SPPT adalah salah satu ASN yang bertugas di Kel.Cigadung dan Oknum tersebut tidak bisa menunjukan bukti fisik yang diminta pihak Kelurahan.

Selain meminta bukti fisik pengakuannya Cicih sempat mencegah Oknum ASN tersebut,” Makanya kita cegah karna itu tanah bermasalah, saya nanya mana kwetansinya, dia bilang ada bu di Pak Ahmid, terus saya tanya lagi iya mana kwetansinya, karna kalau di Kelurahan harus ada bukti fisiknya,” tegas Cicih. diduga Oknum ASN berinisial MT tidak mempunyai berkas pendukung pembuatan SPPT tersebut.

Pihak media sempat menemui Oknum ASN tersebut kemudian MT memaparkan pihaknya sudah membuat pernyataan bahwa keempat nama yang tercatat di SPPT sudah tidak mengusai sebagai penggarap tanah tersebut. Selain itu MT menceritakan asal mula pembuatan SPPT tersebut.

“Dasarnya seperti ini jadi disitu, dulu Pak Dodi ingin membuat SPPT, biarkanlah SPPT bukan hak pemilikan tanah, hanya bukti pembayaran pajak ke Negara, saya diam di lahan Pak H.Ahmid, Pak Haji tanah yang digarap diduduki oleh Pak Dodi pingin di SPPTkan pingin bayar pajak ke Negara, silahkan saja tanahmah tidak memiliki kata Pak Haji sama Pak Dodi karna tidak membeli, “papar MT.

“Saya ngobrol sama Pak Lurah (Sumardi), Pak Lurah begini tanah yang di Cibarola yang ditempati Pak Dodi, Pak Heri, Pak H.Ahmid niatnya ingin membuat SPPT bisa tidak, datanya tidak memiliki, silahkan saja kalau mau diambil sama Pemda itu alasan saya, silahkan saja membuat SPPT karna SPPT bukan hak memiliki, asalkan bayar setiap tahun, langsung di respon langsung di periksa sama Bu Cicih, kalau saya masih di ruangan Pak Lurah, diperiksa ok di tandatangan langsung dicap diregister langsung dikasihkan ke saya,” lanjutnya. Pengakuan MT pihaknya sudah konsultasi ke pihak BPKAD,

“Jika pingin jelasnya langsung saja ke Pak Lurah (Sumardi) dan Bu Cicih, saya diruangan bersama Pak Lurah dan Bu Cicih langsung ke BKAD menemui Kabid (Kepala Bidang) terus direspon dan membuat surat-suratnya,” tutur MT. ditengah pembicaraan Oknum ASN melontarkan tanah yang digarap atau dibangun rumah adalah tanah milik Pemda (Pemerintah Daerah).

Reporter : Bachrie

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini