PERNYATAAN SIKAP YLBH CNI TENTANG PEMBEBASAN LAHAN PEMBANGUNAN STRATEGIS NASIONAL JALAN TOL KISARAN-TEBING TINGGI TAHAP I

55

KAB. BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL | YLBH CNI nyatakan sikap tentang pembebasan Lahan pembangunan strategis Nasional jalan TOL Kisaran Tebing Tinggi Tahap I.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan.Jumat.(30/08/2019). berkenaan dengan adanya Sekelompok Petani yang Melayangkan Keberatan Ke Pengadilan Negri Kisaran yang disebabkan oleh tidak sesuainya besaran ganti rugi lahan pertanian yang mereka miliki sebagaimana harga pasar sebagaimana Register perkara No.43 /Pdt.G/ 2019/PN-KIS

Oleh karena itu kami Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Cakrawala Nusantara Indonesia menuntut sikap sebagai berikut :
Pertama, Kami meminta kepada Pemerintah Kab. Batubara untuk hadir, berwibawa sekaligus menjadi penengah didalam polemik Warga Batubara. Sebab mayoritas pemilik lahan adalah Petani pengelolah lahan karena peruntukan tanah tersebut diperuntukan sebagai lahan pertanian dapat dibuktikan dengan terdapatnya sungai irigasi teknis yang dibuat sebagai penyanggah ketahanan pangan di Kabupaten Batubara oleh Pemerintah.

Kedua, Besaran Ganti rugi haruslah menjadi perhatian yang paling penting oleh Negara sebab semangat dari UU No. 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Untuk kepentingan umum adalah bernuansa berkeadilan. Maka untuk itu kami menilai penetapan besaran ganti rugi tanah Pembangunan jalan Tol Kisaran-Tabing Tinggi Tahap I sebesar Rp. 70.000. sampai Rp.76.000,- per meter sungguhlah tidak mencerminkan keadilan.

Ketiga, Sebagai kuasa hukum dari sekelompok mayarakat yang berkeberatan penetapan besaran ganti rugi pengadaan lahan untuk kepentingan umum kami menyatakan, “Ganti hak atas tanah petani tanpa merugi namun haruslah mengganti hak dengan keberuntungan”.

Keempat, Kami dari YLBH CNI mengajak setiap warga Negara hak atas tanahnya diganti rugi untuk kepentingan umum agar perlu kiranya di uji dengan mengikuti mekanisme Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2016 Tentang Tata cara Pengajuan Keberatan Ganti Kerugian Ke pengadilan Negeri Dalam Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk pentingan umum, sebagaiman yang dilakukan oleh masyarakat dampingan kami. Pengujian Penetapan harga Ganti rugi menjadi penting dalam rangka mememinimalisir adanya potensi pelaku spekulan-spekulan hak atas tanah.

Terakhir kami bersepakat bahwa pembangunan adalah konsekuensi logis dari kemajuan dan permintaan zaman, namun hendaknya Negara harus berperilaku adil pada rakyatnya dalam orientasi pembangunanya.

Dirilis sesuai data izam. (Supriadi)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini