Polres Batubara Siap Bongkar Dugaan Pungli Pencairan ADD/DD

56

KAB. BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL | Gonjang ganjing pungutan liar (pungli) Dana Desa di 141 Desa se kabupaten Batubara Provinsi Sumatera Utara terus mengemuka dan mencuri perhatian publik termasuk di tubuh Kepolisian Resort Batubara, pasalnya kasus ini mulai mengemuka atas keluhan beberapa Kepala Desa (Kades) yang merasa kecewa lantaran adanya pengutipan liar oleh oknum yang mengatasnamakan Pemkab.

Tidak tanggung-tanggung, informasi yang beredar pemotongan pencairan Dana Desa se-kabupaten Batubara itu per kepala desa dilakukan pengutipan senilai 16 juta sampai 30-an juta rupiah.

Menanggapi hak tersebut, Polres Batubara melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) AKP. Pandu Winata SH kepada Wartawan mengungkapkan pihaknya siap mengbongkar dan melakukan pendalaman penyelidikan guna menguak aktor di balik praktek dugaan merugikan keuangan negara tersebut.

“Kita memang sedang malakukan pendalaman penyelidikan karena keluhan dari masyarakat tentunya, kita sebetulnya sebelum ada keluhan dari masyarakat kita sudah melakukan penyelidikan,” ungkap Pandu Winata, Senin (22/07/2019)

Terjait Dana Desa (DD), lanjut Pandu, di Batubara ini sebenarnya sudah ada pengalaman yang kurang bagus, berdasarkan LP pada tahun 2017 polres juga menangani kasus korupsi Dana Desa oleh kepala desa, bererapa hari yang lalu tersangkanya yang sebelumnya kita DPO kan sudah ditanggkap di Sibolga.

“Dari pengalaman ini kita kemarin ada laopran laporan dari masyarakat bahwa ada penyimpangan dana desa, dan kita lakukan penyelidikan,” ucapnya.

Pandu mengatakan sudah banyak kepala desa yang dipanggil untuk dimintai keterangan berkaitan dugaan pemotongan itu.

“Kurang lebih ada lima sampai tujuh orang termasuk pengurus Papdesi, kita juga sudah mintai keterangan namun sebatas kita klarifikasi terkait penggunaan dana desa, karena dana desa ini masih tahun berjalan jadi kita masih sampai tahap pengumpulan keterangan,” terang Pandu.

Dalam wawancara dengan awak media saat disinggung soal keterlibatan pejabat tinggi di Batubara, kepada wartawan Pandu menjawab timnya masih melakukan tahap pemeriksaan.

“Ada pun hasil pemeriksaan masih kita dalami nanti kalau pun ada keterkaitan pejabat setempat kita akan publis,” ucapnya.

Bakal ada lagi kepala desa yang akan diperiksa? “Bisa jadi,” lanjutnya.

Kalau untuk nominal kita masih melakukan penyidikan mendalam dulu karena kita kan masih sebatas mengumpulkan data, jadi kepala desa ini ada kepala desa yang PJ (Pejabat Sementara) statusnya, ini kita akan data dulu, mana kepala desa yang PJ statusnya, mana yang defenitip,” terangnya.

Kemarin, lanjut Pandu, ada keluhan-keluhan soal pemotongan dana desa di 141 Desa se Kabupaten Batubara termuat di koran, tapi sebelum ada berita yang naik di koran kita sudah jauh terlebih dahulu melakukan peneyelidikan, karena perlu diketahui rekan –rekan media, Dana Desa ini harus dikawal betul betul karena ini adalah program andalan bapak presiden Joko Widodo, jadi masyarakat juga harus melakukan pendampingan.

Yah kita terus kawal karena gimana pun juga program Dana Desa harus sampai ke desa dan harus kita kawal,” harap Pandu.

Soal besaran jumlah pemotongan pencairan Dana Desa oleh oknum tertentu itu, Pandu mengungkapan dari laporan yang masuk kepadanya jumlah tersebut bervariasi dan masing masing Desa dipungut dengan jumlah yang berbeda.

“Ada yang dipungut sekian, masing masing desa berbeda beda,” ungkapnya.

Tergantung kedekatan dengan dengan kabupaten?

“Heem, kitakan betahap, fokus pemeriksaan kita betahap, pemeriksaan dulu mana data datanya, terus kemudian masa jabatan mereka, terus anggarannya berapa masing masing desa karena satu desa itukan beda beda,” jawab Pandu.

Ini bakal marak ke bebrapa oknum pejabat di Batubara?

“Mudah-mudahan karena kan proses masih berjalan apalagi ini masih penyerapan tahun berjalan,” tegasnya.

Reporter: Supriadi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini