oleh

PPDI Kecamatan Kutawaluya Berharap Kepada Kepala Desa Mengikuti Aturan Yang Sudah Ada

Endang, Kordinator Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kutawaluya

FBN # Karawang – Kordinator Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kecamatan Kutawaluya Endang ketika di temui di rumahnya menyampaikan curahan hatinya terkait permasalahan perangkat Desa pasca pemilihan pilkades 23 Maret 2021 Minggu (02/05/2021)

Endang menyampaikan curahan hatinya Seharusnya kepada para Kepala Desa tidak memperkerjakan dulu para perangkat desa yang belum punya (SK) sebelum diberikan atau diberhentikannya perangkat desa yang sah seharusnya perangkat desa yang sah yang harus tetap bekerja sebagaimana mestinya dan apabila setelah ada pemberhentian kami mohon kepada para kepala desa untuk mengangkat para perangkat desa yang baru sesuai dengan aturan dan undang-undang yaitu validasi yang sah dan tidak adanya joki.

Selaras ditempat yang sama Sekdes Edi Desa Kutakarya Kecamatan Kutawaluya menyapaikan
Dan untuk peraturan sekarang masih menunggu hasil nanti, masih menunggu perbub tentang Permendagri dan mudah-mudahan Pejabat yang di atas seperti bupati harus secepatnya menurunkan perbub biar kejelasannya,Yang sebagai perangkat desa yang sah, jadi tahu apakah harus berlanjut atau tidak, untuk perangkat yang baru mengikuti aturan sesuai Permendagri dan undang-undang perangkat desa,kami sangat berharap para pemangku kebijakan dari kecamatan sampai ke Pemda aturan yang sudah berlaku tentang regulasi pengangkatan dan pemerintahan perangkat desa.

Aan karyanto Sekjen Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Kabupaten Karawang Ketika dimintai keterangannya lewat byphon Aan menjelaskan yang pertama keinginan dari pengurus (PPDI) berharap semua kepala desa kepala desa yang sudah dilantik kemarin tanggal 23 Maret harus mematuhi memahami aturan yang sudah ditentukan bahwa di aturan tersebut itu kepala desa tidak boleh memberhentikan perangkat desa.

Karena dalam proses peredaran kepala desa itu bukan pergantian perangkat desa. Pilkades itu kan untuk memilih kepala desa, bukan perangkat desa. Tidak terkecuali Boleh diberhentikan Kalau perangkat desa itu sudah berusia 60 tahun atau mengundurkan diri, baru,sepanjang itu kepala desa tidak punya kewenangan untuk memberhentikan perangkat desa.

Harapan saya bahwa para kepala desa intinya jangan memberhentikan perangkat desa itu yang menjadi keinginan saya. Apalagi camat, camat sebagai pembina maupun pengawasan harus mentaati aturan yang sudah ditentukan, Kami berharap para perangkat desa sepanjang itu belum diberhentikan atau sebelum menerima surat pemberhentian dari kepala desa, mohon untuk aktif. Karena perangkat desa yang ada itu adalah perangkat desa yang sah.

Ketika ada oknum atau kepala desa yang memberhentikan secara sepihak sesuai kemarin hasil audensi dengan pak Sekda di ruang sekda bahwa pak Sekda akan memberikan sanksi kepada oknum kepala desa maupun oknum camat Kalau memberhentikan perangkat desa sepihak. Itu langsung diutarakan disampaikan oleh pak Sekda pada saat audiensi dengan PPDI Nah maka PPDI pun akan melaporkan ketika ditemukan ada perangkat desa yang diberhentikan secara sepihak oleh kepala desa nanti akan dilaporkan.Pungkasnya. (Topan)

Komentar

Fokus Berita Nasional