11/30/2022
Post Visitors:69

FBN – Jambi || Beberapa minggu yang lalu bahkan sampai sekarang mungkin sudah tidak asing lagi kita bagi kita mendengar kata kata Omnibus Law RUU Cipta Kerja ,yang mana undang undang tersebut menjadi perdebatan di berbagai kelompok warga di indonesia ini.Mungkin banyak juga dari antara kita belum mengerti sebenarnya apasih arti Omnibus Law ini?.
Dalam” Black Law Dictionary Ninth Edition”,Bryan A Garner menyebutkan bahwa Omnibus “relating to or dealing with numerous objects or items at once;including many things or having various purposes” yang artinya omnibus law berkaitan atau berurusan dengan berbagai objek atau hal sekaligus,dan memiliki bebagai tujuan.

Dari segi hukum, kata Omnibus memang sering disandingkan dengan kata law atau bill. Artinya adalah sebuah peraturan yang dibuat berdasarkan hasil kompilasi atau hasil penggabungan beberapa aturan dengan substansi dan tingkatan yang berbeda.

DPR RI mengesahkan omnibus law RUU Cipta Kerja menjadi undang undang melalui rapat paripurna,Senin 05 Oktober 2020.Wakil Ketua DPR azis Syamsudin mengetuk palu tanda pengesahan setelah mendapatkan persetujuan dari semua peserta rapat.

Dari banyak pasal yang dinilai bermasalah,terdapat beberapa pasal yang mengecam kehidupan para pekerja jika aturan itu diberlakukan.Pemerintah menilai bahwa omnibus law diperlukan dalam rangka percepatan terhadap harmonisasi ,sinkronisasi,dan koreksi atas undang undang yang berlaku.

Disisi lain,tidak sedikit kalangan,baik itu aktivis,akademisi,analis,maupun profesional melihat omnibus law sangat sarat dengan persoalan,baik dari sisi substans maupun proses yang minim dengan partisipasi.Ada kekhawatiran publik bahwa omnibus law justru hanya menguntungkan kelompok tertentu,menindas kelompok lain,sertaa jauh dari rasa keadilan.
Selain itu juga isi omnibus law cipta kerja dianggap merugikan karena,Pertama adalah tidak adanya batas waktu dan jenis pekerjaan dalam sistem kontrak yang menyebabkan para pekerja dapat dikontrak seumur hidup tanpa adanya kewajiban mengangkat sebagai pegawai tetap.

Kedua,status kontrak itu akan berimplikasikan pada hilangnya jaminan sosial dan kesejahteraan ,seperti tunjangan hari raya,pensiun dan kesehatan.Ketiga,dihapusnya upah minimum sektoral(provinsi dan kabupaten),dan adanya persyratan dalam penerapan upah minimum kabupaten/kota,serta diwajibkannya penerapan upah minimum provinsi (UMP) yang nilainya jauh lebih rendah.

Akibat dari ketidaknyamanan terkait pengesahan undang undang yang memicu kontroversi ini ,pada 8 oktober 2020 para mahasiswa serta buruh dibeberapa daerah diindonesia turun ke jalan melancarkan aksi penolakan terhadap undang undang tersebut.

Aksi demo ini bertujuan untuk menyuarakan aspirasi serta memberikan solusi kepada para wakil rakyat terkait pengambilan keputusan mengenai Undang-Undang Cipta Kerja yang dirasa tergesa gesa dan tanpa melibatkan aspirasi buruh.Beberapa daerah ada yang menyetujui aspirasi terkait penolakan Omnibus Law UU cipta kerja dan ada pula beberapa daerah yang bungkam atas aksi protes para demonstran.
Tidak sedikit dari para peserta aksi demonstrasi tolak RUU Omnibus Law yang justru meresahkan masyarakat.

Aksi anarkis seperti perusakan fasilitas umum dan aksi bakar- bakaran ditengah jalan sangat tidak mencerminkan aturan demontrasi seperti yang diatur dalam pasal 28 UUD 1945.Sebaiknya jika para peserta aksi demostrasi ini ingin didengar suaranya oleh pihak pemerintah mereka berbagi tugas,ada yang turun kejalan dengan aksi damai dan ada yang melakukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi.

(Simson Nababan)

Penulis adalah Mahasiswa Fakultas Hukum
Universitas Jambi

%d blogger menyukai ini: