Pro Kontra Lahirnya TBUPP Kembali Memanas

59

BATUBARA, FOKUS BERITA NASIONAL.COM | Pro kontra lahirnya Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan (TBUPP) di Kabupaten Batubara meski sempat reda belakangan hari ini mulai memanas lagi.

Syawaluddin Pane. Ketua Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (Mantab)

Hal itu dipicu orasi aliansi masyarakat yang menamakan dirinya Jambak di kantor DPRD Batubara kemarin.

Mendadak sontak berhamburan berbagai pandangan yang berbeda terkait keberadaan TBUPP.

Terkait hal itu, Ketua Masyarakat Nelayan Tradisional Batubara (Mantab) Sawaluddin Pane kepada wartawan di Lima Puluh, Selasa (02/07) menyerukan semua pihak agar menahan diri.

“Kita harapkan semua pihak agar menahan diri. Kita beri kesempatan TBUPP membuktikan kerjanya mempercepat pembangunan di Kabupaten Batubara. Jangan buru buru protes, minta dibubarkan, minta RDP atau yang lain”, pinta Sawal.

Sawaluddin menilai sebelum menerbitkan Perpu No. 13 Tahun 2019 yang menjadi acuan hukum TBUPP, Bupati pasti telah melakukan kajian seksama terlebih dahulu. Karena itu diyakininya TBUPP memang sangat dibutuhkan membantu Bupati Batubara melakukan percepatan pembangunan.

” TBUPP itu kan ibarat Staf Ahli Bupati. Jadi tugasnya kira-kira sama dengan Staf Ahli hanya saja tim ini diisi oleh profesional yang memahami kiat menpercepat pembangunan”, pungkas Sawal.

Rhamadhan Zuhry.SH. Praktisi Hukum

Senada praktisi hukum Ramadhan Zuhri, SH, melihat TBUPP mempunyai dasar hukum yang jelas sebagaimana tercantum dalam perbup No 13 Tahun 2019. Fungsi TBUPP adalah sebagai menyusun tata cara dan mekanisme serta monitoring guna percepatan pembangunan daerah.

Selain itu TBUPP juga berfungsi melakukan mediasi terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) maupun Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) serta melakukan penilaian terhadap kinerja OPD atau BUMD.

“Artinya TBUPP itu bukan semata mata untuk mengganggu kinerja OPD atau BUMD. Malah OPD atau BUMD sangat terbantu dengan adanya tim ini asalkan antara TBUPP dgn OPD atau BUMD dapat berkomunikasi dan bekerjasama dalam hal percepatan pembangunan.

Terkait persoalan anggaran menurut hemat Ramadhan Zuhri, pendapat Jambak yang mengatakan TBUPP berpotensi merugikan keuangan daerah, hal ini tentu dapat dipertanggungjawabkan peruntukannya.

Menanggapi tuntutan Jambak yang mempertanyakan tolak ukur keberhasilan TBUPP dengan gamblang dikatakan Zuhri baru dapat diketahui setelah TBUPP telah berjalan.

“Mengenai tolak ukur keberhasilan TBUPP kan dapat dilihat setelah tim ini berjalan. Jadi gimana kita bisa menilai kalau tim ini tidak berjalan”, terangnya.

Kontributor: Supriadi

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini